jpnn.com, JAKARTA - Salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi menanggapi santai rencana pemindahan PNS pusat ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Menurut dia, PB PGRI tidak akan berkomentar lebih jauh karena kebijakan tersebut baru sebatas wacana. Sangat tidak elok bila menanggapinya dengan serius.
BACA JUGA: 94% PNS Pusat Tolak Ibu Kota Pindah, Menpan RB: Jangan Menambah Ruwet Masalah
"Menurut hasil survei, 94 persen PNS pusat memilih pensiun dini bila mereka dipindahkan ke ibu kota baru. PB PGRI no comment, itu baru wacana, kecuali sudah ada putusan DPR RI," kata Didi kepada JPNN.com, Jumat (30/8).
Bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin membantah hasil survei tersebut, lanjutnya, patut dipertanyakan. Sebab, yang merasakan dampak pindah ibu kota baru adalah PNS.
BACA JUGA: Arya tak Yakin 2024 Sudah Bisa Boyongan Pemindahan Ibu Kota
"Yang PNS kan? Bukan menpan-RB. Bagaimana menterinya tahu keinginan PNS-nya?" ujarnya.
BACA JUGA: 94% PNS Pusat Tolak Ibu Kota Pindah, Menpan RB: Jangan Menambah Ruwet Masalah
BACA JUGA: Warga Jakarta Banyak Dirugikan dengan Ide Ibu Kota Pindah?
Dia menyebutkan, saat ini jarang PNS pusat usianya di bawah 40 tahun. Mereka pasti berpikir kalau pindah sama saja merepotkan keluarga karena harus cari rumah dan sekolah lagi.
"Kalau kemudian pemerintah bilang mau siapkan semua fasilitas termasuk perumahan untuk PNS, sudah saya duga sebelumnya. Mereka pasti jualan lagi dan lagi-lagi menguntungkan kelompok tertentu," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemindahan Ibu Kota, DPR: Jangan Beri Ganti Rugi Lahan Bermasalah
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad