jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diminta lebih transparan soal penggunaan anggaran, termasuk pembuatan portal revolusi mental yang hingga saat ini masih belum bisa diakses.
"Semua anggaran baik itu APBN maupun APBD wajib dibuka ke publik. Karena itu milik semua rakyat Indonesia," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada JPNN, Kamis (27/8).
BACA JUGA: Yuddy Ingatkan, Reformasi Birokrasi Bukan untuk Remunerasi
Emrus menjelaskan, website tersebut memang bertujuan positif, antara lain untuk menjalin komunikasi antara Kemenko PMK maupun kementerian teknis di bawahnya serta masyarakat.
Namun, ia mengatakan, kalau memang benar dana yang digunakan mencapai Rp 140 miliar, itu terlalu tinggi. Namun, dalam konteks ini bisa saja dana tersebut termasuk untuk sumber-sumber daya pendukungnya.
BACA JUGA: Ungkap Cessie, Jangan Hanya Pihak Swasta, Bidik juga BPPN
"Nah, kalau memang ada nilai yang dianggap tidak layak dan wajar, sangat tergantung dari perspektif mana melihatnya. Kalau dari perspektif website yang dikatakan Rp 140 miliar tentu tidak wajar.
Karenanya, kata dia, Kemenko PMK harus benar-benar transparan menjelaskan ke publik. Semuanya harus dibuka, sehingga nanti rasionalisasi masyarakatlah yang menilai pantas atau tidaknya anggaran sebesar itu.
BACA JUGA: Menyangkut Kejiwaan, OC Kaligis Minta Sidang Ditunda Lagi
"Karena itu harus dibuka untuk aktivitas apa saja sehingga menelan dana sebesar itu. Tak boleh ditutup-tutupi," katanya.
Kalau nanti masyarakat menganggap tak rasional, pejabat pembuat komitmen harus bertanggungjawab memberikan penjelaskan.
"Memang menterinya juga harus bertanggungjawab, tapi PPK-nya yang lebih berkomitmen dan harus jelaskan serta buka ke publik jika memang sesuatu yang memang ada tekanan," katanya.
Kemudian, kata dia, baru kemudian pihak ketiga yang memegang kontrak tersebut harus memberikan penjelasan. "Website ini kan media. Media itu kan alat, kalau memang tidak digerakkan artinya pemborosan. Makanya harus digunakan optimal," ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai dana besar yang dialokasikan ke sana, lalu tiba-tiba web itu berhenti beroperasi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Heran Rini Ngotot soal PMN untuk RNI
Redaktur : Tim Redaksi