jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengharapkan partai-partai politik di tanah air bisa mengedepankan gotong royong kader ketimbang mengandalkan dana bantuan dari negara. Sebab, tak mungkin mengandalkan uang negara untuk menggembleng kader secara terus-menerus.
Berbicara pada seminar bertema Menata Ulang Dana Politik di Indonesia di gedung pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Senin (25/7), Puan mengatakan, partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu Legislatif 2014 lalu mendapat bantuan berdasarkan jumlah pemilih. Besarannya adalah Rp 108 per pemilih.
BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Ahok Biarkan Bangunan di Pulau Reklamasi Milik Aguan
Mantan ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR itu menambahkan, dana bantuan itu untuk membeli air minum saja jelas tak mencukupi. “Bagaimana kita melakukan kaderisasi di partai politik dengan dana sebesar Rp 108 itu?” ujarnya.
Seminar itu juga menghadirkan pembicara lain. Yakni anggota BPK Rizal Djali, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
BACA JUGA: SP3 Kebakaran Hutan di Riau, Mabes Polri Persilakan Jalur Praperadilan
Lebih lanjut Puan mengatakan, masyarakat memang berpandangan sinis pada cara parpol mencari uang dan mengelolanya. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari kurang transparannya parpol dalam hal keuangan.
Parahnya, kata Puan, sistem pemilihan legislatif juga memaksa para kader yang menjadi calon wakil bersaing secara tidak sehat. Calon legislatif atau caleg dengan kekuatan finansial besar pun bisa mengalahkan calon lain yang sebenarnya lebih berkompeten dan memiliki kapasitas mumpuni.
“Ini mengakibatkan adanya kanibalisme politik di internal partai politik,” kata Puan sembari menambahkan, praktik itu terjadi pada pemilihan kursi legislatif tingkat pusat, provinsi atau pun kabupaten/kota.
BACA JUGA: Jaksa Tuntaskan Penyidikan, La Nyalla Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Puan mengatakan, partai politik memang ditantang untuk bisa memecahkan persoalan dana. Tentu saja dengan cara-cara yang sesuai hukum.
Menurutnya, ada cara jitu untuk menghimpun dana parpol. Yakni melalui gotong royong. Sebab, efektivitas gotong royong tidak hanya untuk urusan partai, tapi juga lainnya.
“Kita harus mempunyai partai politik yang bebas dari kanibalisme semacam ini. Kita harus mau bergotong-royong, sekali lagi kita bergotong-royong, dalam membangun bangsa yang bersih,” katanya.
Sedangkan Rizal Djalil mengatakan, dana APBN untuk bantuan parpol memang minim. “Dengan dana itu, untuk bangun kantor saja tidak bisa,” kata bekas anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu.
Namun, rizal juga mengingatkan bahwa partai politik punya peran penting dalam demokrasi. Bahkan, katanya, Indonesia tak akan bisa memiliki presiden tanpa keberadaan partai politik.
“Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak ada jalur independen,” katanya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sunny: Saya hanya Membantu Disuruh Ahok
Redaktur : Tim Redaksi