jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) di Thailand.
Pada kegiatan tahunan forum parlemen negara-negara kawasan Asia-Pasifik itu, Puan berbicara soal peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.
BACA JUGA: KPU Akan Gunakan Rantis Maung untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024, DPR Merespons Begini
Kehadiran Puan yang memimpin delegasi parlemen Indonesia di Bangkok disambut Wakil Ketua I DPR Thailand Suchart Tancharoen dan Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Merangkap UNESCAP Rachmat Budiman.
APPF ke-30 digelar mulai 26 hingga 29 Oktober 2022 di gedung baru parlemen Thailand di Bangkok yang mengambil konsep green building.
BACA JUGA: DPR Ingin Pendidikan di Provinsi Lampung Bisa Bangkit Lebih Maju
Sebelum pembukaan APPF, Puan Maharani mengikuti forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasifik bertajuk Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis di Masa Depan.
Dia mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggaraan APPF ke-30.
BACA JUGA: Hari Santri Nasional, Fraksi PKS DPR Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning
Menurut dia, pertemuan anggota-anggota parlemen perempuan sangat penting mengingat saat ini dunia menghadapi tantangan besar di mana situasi global terus menjadi lebih kompleks.
“Perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan,” ungkap Mbak Puan, Rabu (26/10).
“Sebagai anggota parlemen, kami perlu menekankan kekuatan perempuan adalah tanggung jawab bersama. Perempuan harus menjadi agen perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” lanjut Puan.
Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik diperlukan, termasuk di pemerintahan dan parlemen.
Perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kami juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” jelasnya.
Kendati demikian, Puan menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural.
Puan menyebut hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.
Puan lalu menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI.
Dia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan dari hanya 17,3 persen menjadi 21,39 persen selama periode 2019-2024.
Indonesia memiliki banyak pemimpin perempuan di berbagai bidang. Indonesia disebut terus berupaya melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan.
“Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” kata Puan.
Puan mengatakan kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, parlemen dinilai punya peranan penting.
“Parlemen adalah tulang punggung demokrasi, dan demokrasi adalah tulang punggung kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa kesetaraan gender dan ketahanan perempuan,” sebutnya.
Anggota parlemen di setiap negara diminta untuk mengemban misi memperkuat ketahanan perempuan terhadap segala kemungkinan krisis di masa depan.
“Parlemen harus memobilisasi aksi global dan menerapkan komitmen pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Sekarang saatnya beraksi,” kata Puan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi