jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau Mbak Rerie menyoroti persoalan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Indonesia.
Mbak Rerie menyebut sejumlah permasalahan PPDB di beberapa daerah, di antaranya, keterbatasan daya tampung sekolah, ketidaksesuaian data peserta, hingga dugaan manipulasi data.
BACA JUGA: Dengar Banyak Persoalan, Wakil Ketua MPR Minta PPDB Ditinjau Ulang
Terkait hal itu, Lestari mengatakan sejumlah daerah harus menerapkan sistem PPDB dengan mekanisme yang transparan dan langkah pengawasan yang tegas.
"Sistem penerimaan peserta didik baru seharusnya dari tahun ke tahun menjadi makin baik, melalui upaya evaluasi terhadap pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya," kata Mbak Rerie dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis (13/7).
BACA JUGA: Mbak Rerie: Nilai Perjuangan Ratu Kalinyamat Sangat Relevan untuk Jawab Tantangan Ini
Politikus Partai NasDem itu mengingatkan bahwa terjadinya sejumlah masalah terkait proses PPDB itu harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Jangan sampai kejadian serupa terus berulang setiap menjelang tahun ajaran baru," ungkapnya.
Menurutnya, para pemangku kebijakan di setiap daerah dan tingkat pusat perlu melakukan persiapan secara menyeluruh agar proses PPDB berjalan dengan baik.
Dia menambahkan dibutuhkan transparansi dan pengawasan yang efektif dalam penerapan sistem PPDB.
Di sisi lain, Mbak Rerie berharap para pemangku kebijakan di tingkat daerah dan pusat mampu memformulasikan sistem PPDB yang tetap, yakni disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah.
Lebih khusus kepada pemangku kebijakan di daerah, Lestari berpesan supaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan direncanakan dengan baik, serta disesuaikan perkembangan demografi penduduk di wilayahnya.
"Dengan perencanaan yang matang, ketersediaan ruang kelas dapat mengejar kebutuhan di setiap daerah, sehingga proses PPDB dari tahun ke tahun diharapkan makin baik," kata Lestari.
Dia pun mendorong supaya para pemangku kebijakan di sektor pendidikan, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Hal ini supaya hak setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak dapat direalisasikan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi