jpnn.com, JAKARTA - Nasib ribuan honorer K2 masih terkatung-katung. Mereka terus menunggu kepastian masa depan mereka yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.
Hari ini, Senin (24/2), misalnya, perwakilan honorer K2 rela datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk memantau jalannya rapat Panitia Kerja Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR dengan pemerintah.
BACA JUGA: Komisi II Dorong Pemerintah Bikin Road Map Penyelesaian Honorer dan CPNS
Hanya saja, rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi itu berlangsung tertutup. Jangankan honorer, wartawan pun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat komisi.
Bahkan, balkon yang biasanya menjadi tempat memantau rapat pun dikunci. Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 dan baru berakhir sekira pukul 14.30.
BACA JUGA: Rapat Panja ASN Alot, Pemerintah Hanya Mau Selesaikan Honorer K2
Korda Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Magelang Nunik Nugroho dan Ketum PHK2I Titi Purwaningsih, serta Korwil PHK2I DKI Jakarta Nur Baitih pun menunggu sampai rapat tuntas.
Mbak Titi-sapaan akrab Titi Purwaningsih- bahkan mengaku datang dari Banjarnegara, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 12 jam hanya untuk mengetahui informasi yang berkembang dalam rapat tersebut terkait penyelesaian masalah honorer K2.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: 33 Persen Masyarakat Tak Puas pada Jokowi, Nama Prabowo Subianto Unggul
"Saya berangkat malam tadi, dan baru sampai pagi tadi pakai bus. Langsung ke sini," kata Titi di depan ruang rapat Komisi II DPR.
Titi pun duduk melantai di depan ruang rapat. Titi menambahkan biasanya setelah memantau rapat dia langsung kembali ke Banjarnegara. "Sore langsung pulang lagi. Sudah biasa seperti ini," ujar Mbak Titi.
Sementara, rekannya, Mbak Nunik datang dari Magelang, Jawa Tengah, juga untuk menyaksikan rapat tersebut.
Keduanya antusias menunggu rapat tuntas. Bahkan, mereka berdua kerap mendatangi anggota Komisi II DPR yang keluar ruangan untuk ke kamar mandi ataupun istirahat. Mereka menanyakan informasi. Menyampaikan aspirasi.
Honorer berharap nasib mereka ada kejelasan. Salah satu yang dituntut adalah terbitnya Perpres PPPK. Hal ini untuk mengakomodasi honorer K2 yang sudah lulus tes PPPK Tahun 2019, tetapi belum diangkat. "Kalau tidak terbit, kemungkinan kami tidak digaji," tegas Titi.
Usai rapat, Arwani Thomafi mengatakan Komisi II mendesak pemerintah menerbitkan Perpres PPPK. Ia menilai ada kelambanan pemerintah menuntaskan persoalan itu.
"Ya, rapat barusan ini Komisi II (DPR) melihat ada kelambanan pemerintah untuk segera menerbitkan perpres yang mengatur hasil tindak lanjut dari seleksi PPPK tahun 2019," kata Arwani Thomafi.
Dia baru usai memimpin rapat dengan Kementerian PAN dan RB, BKN, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).
Arwani menjelaskan berdasar informasi yang diperoleh Komisi II DPR, diketahui bahwa semua kementerian sudah tanda tangan draf Perpres. Menurut dia, posisi draf Perpres itu juga sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg).
"Kami mendesak agar ini segera dituntaskan dan Perpres segera diterbitkan sehingga mereka yang ikut tes dan sudah dinyatakan lulus segera diangkat," ungkap Arwani lagi. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy