jpnn.com, JAKARTA - Media massa dinilai nasi menjadi salah satu referensi utama rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya di kontestasi pemilu.
Oleh karena itu, media harus memberikan pendidikan politik serta menjadi pencerah keberadaan kampanye hitam.
BACA JUGA: Trio Emak-Emak Penyebar Fitnah Ditangkap, Ini Respons Sandiaga
Di samping itu, pemerintah juga harus tegas menyampaikan kepada masyarakat mana berita benar dan tidak benar yang dimuat oleh media, tanpa harus melakukan tindakan membelenggu kebebasan pers.
"Kami melihat peran media di sini sekaligus melakukan diskursus yang bagus, sehat antara misalnya pemerintah dengan oposisi. Lalu bagaimana capaian-capaian yang dihasilkan oleh sebuah pemerintahan dan lain-lain, itu fungsi dan peran media yang melakukan semuanya," kata politikus Partai NasDem Charles Meikiansyah, Senin (4/3).
BACA JUGA: Pengamat: Emak-Emak Penyebar Hoaks Masuk Kategori Kejahatan Politik
Dia menilai media menjadi wadah yang sangat baik kepada masyarakat. Semua pihak, termasuk yang berkontestasi dalam pemilu, bisa menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara khususnya bidang politik.
Dia juga melihat kebebasan media juga sudah sangat baik dibanding ketika era Orde Baru. Namun, selayaknya juga terhadap media massa penyebar hoaks dan berita bohong, dikenakan sanksi sosial. Tidak masalah, jika pemerintah menyampaikan kepada publik soal pemberitaan yang dinilai tak sesuai fakta.
BACA JUGA: Maruf Amin: Saya Ini Tukang Azan, kok Dibilang gak ada Azan
"Disampaikan juga kepada publik melalui kementerian yang dimiliki bahwa berita yang disebarkan media pelanggar, adalah hoaks, misalnya. Konten-konten pornografi, kekerasan, kebohongan dan penipuan serta lainnya. Pemerintah harus berani untuk kemudian tidak hanya sekedar mensensor tetapi mengusut tuntas siapa pelaku-pelaku utamanya," kata Caleg NasDem dari Dapil Jawa Timur IV itu.
Sementara itu, Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat Hardly Stefano mengatakan, media harus menjadi lembaga pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat melalui pemberitaan dan penyiaran.
Komisi ini berharap ada pemberitaan yang adil, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, berimbang, dan proporsional.
"Proporsional itu jangan hanya menyampaikan peserta pemilu, pilpres saja. Kami harus dorong juga peserta pemilu terkait dengan parpol beserta profil calegnya dan juga anggota DPD. Karena Pemilu ini kan yang berkontestasi juga ada parpol, caleg, dan DPD. Mereka harus mendapatkan porsi pemberitaan juga," kata dia.
Alasannya, kata dia, itu bagian dari menyampaikan informasi gagasan dan menjadi pendidikan politik. Dengan begitu masyarakat mengetahui rekam jejak para peserta pemilu itu. KPI juga mendorong media menjadi penyeimbang informasi supaya masyarakat jangan mengambil dari sosial media.
"Kadang-kadang tidak terverifikasi. Ambilah informasi dari lembaga penyiaran," tuturnya.
Anggota Dewan Pers Ratna Komala mengakui, pengaduan soal berita hoaks yang masuk semakin merajalela terutama saat mendekati momentum politik.
Karena itu Dewan pers mengingatkan media agar terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Media massa punya banyak peran. Salahsatunya ialah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar," kata Ratna.
Menurutnya, di era digital saat berita bohong dan hoaks begitu cepat menyebar, Dewan Pers mendorong agar media massa harus terus memperkuat diri. Selain wajib menaati kode etik, media massa juga harus selalu memiliki kesadaran soal perannya sebagai perekat persatuan bangsa.
"Kita ini bangsa beragam. Karena itu media massanya juga harus jadi pemersatu," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak JK Pertanyakan Logika Emak-Emak Pepes
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga