Peraih Nobel Perdamaian Maria Ressa mengatakan medianya, Rappler, tetap beroperasi "seperti biasa" meski telah ada perintah penutupan dari Pemerintah Filipina.

Menurut dia, biarlah pengadilan yang akan memutuskan terkait perintah penutupan yang datang dari pemerintah tersebut.

BACA JUGA: Uber dan Serikat Pekerja Transportasi Australia Sepakat Melindungi Hak Pekerja Ekonomi Gig

Rappler merupakan situs berita yang kritis terhadap Pemerintahan Duterte termasuk tindakan kerasnya terhadap narkoba.

Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina pada hari Selasa menegaskan pencabutan lisensi Rappler atas pelanggaran larangan kepemilikan asing dan kontrol media.

BACA JUGA: Ada yang Ingat R Kelly? Begini Nasibnya Sekarang, Rasain!

Ini adalah salah satu dari beberapa kasus yang dituduhkan terhadap Maria Ressa dan Rappler yang dilihat sebagai bagian dari serangan terhadap kebebasan pers di bawah Presiden Rodrigo Duterte.

Duterte akan meninggalkan kantor kepresidenan pada hari Kamis (1/07) hari ini dan akan digantikan oleh Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Marcos.

BACA JUGA: Sensus Penduduk Australia 2021

Ressa menyampaikan perintah penutupan terhadap Rappler itu saat berbicara di East-West Center di Honolulu pada Selasa (28/06) lalu.

"Sebagian alasan mengapa saya kurang tidur tadi malam adalah karena kami mendapat perintah penutupan," kata Ressa kepada peserta konferensi.

Dia mengatakan bahwa Rappler akan terus membela hak-haknya.

"Anda telah mendengar saya berulang kali, selama enam tahun terakhir, mengatakan bahwa kami telah dilecehkan. Ini adalah intimidasi. Ini adalah taktik politik. Kami menolak untuk menyerah pada mereka," kata Ressa.

Pengacara Rappler, Francis Lim, mengatakan situs web tersebut memiliki jalur hukum untuk mempertanyakan keputusan administratif SEC di pengadilan.

"Kami yakin pada akhirnya kami akan menang," kata Lim, Rabu (29/06) di Manila.

"Ini adalah pembalasan pemerintah atas laporan Rappler tentang pelanggaran hak dalam 'perang narkoba', penggunaan disinformasi oleh Duterte dan Marcos di media sosial, dan berbagai macam tindakan pelanggaran hak selama enam tahun terakhir," tutur Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.

"Ini upaya untuk membungkam peraih Nobel Maria Ressa, dan mematikan Rappler, dengan cara apa pun."

Maria Ressa dan Dmitry Muratov dari Rusia tahun lalu menjadi jurnalis pertama selama kurun waktu 80 tahun lebih yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Surat kabar Muratov, Novaya Gazeta, menangguhkan operasi pada Maret setelah tekanan dari otoritas Rusia.

Novaya Gazeta adalah outlet media independen besar terakhir yang kritis terhadap pemerintah Presiden Vladimir Putin yang tersisa di Rusia setelah yang lain ditutup atau diblokir setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari.

Maria Ressa mendirikan Rappler pada tahun 2012.

Setelah Duterte menjabat pada tahun 2016, ia semakin tekun melaporkan penggerebekan polisi malam hari yang menyebabkan ratusan dan kemudian ribuan tersangka narkoba kecil yang kebanyakan miskin tewas di kamar mayat. 

Polisi mengatakan mereka bertindak untuk membela diri ketika mereka menembak mati tersangka pengedar narkoba.

Hanya beberapa orang yang diperiksa dalam kasus yang digambarkan sebagai eksekusi di luar proses hukum oleh para aktivis hak asasi manusia. Duterte dan pejabat Filipina lainnya mengatakan, pengaduan pidana terhadap Maria Ressa dan Rappler bukanlah masalah kebebasan pers tetapi bagian dari prosedur peradilan normal yang timbul dari dugaan pelanggaran hukum.

Namun, Duterte telah secara terbuka mengecam jurnalis dan situs berita yang melaporkan secara kritis tentang dia, termasuk jaringan TV terbesar di negara itu, ABS-CBN, yang ditutup pada tahun 2020 setelah anggota parlemen Filipina menolak untuk memperbarui lisensi mereka yang berlaku 25 tahun.

Sebagai presiden dan CEO Rappler, Ressa menghadapi beberapa tuntutan pidana atas situs web tersebut. Dia dihukum karena pencemaran nama baik pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara tetapi tetap bebas dengan jaminan saat kasusnya sedang naik banding.

AP

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa untuk ABC Indonesia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Kini Kurang Beragama, Jumlah Pemeluk Kristen Menurun