Media Protes Aturan FIFA

Minggu, 31 Januari 2010 – 04:26 WIB
DIPROTES - Presiden FIFA Sepp Blatter (di podium) saat berbicara di salah satu stadion Piala Dunia 2010. Foto: Getty Images.
JOHANNESBURG - Setidaknya tiga perwakilan media massa lokal Afrika Selatan (Afsel) telah mengajukan protes terhadap FIFA, terkait dengan salah satu bagian dari poin-poin syarat dan kondisi (terms and conditions) tentang peliputan Piala Dunia 2010Mereka menyebut bahwa aturan yang diberlakukan oleh otoritas sepakbola dunia itu terhadap jurnalis merupakan sesuatu yang inkonstitusional.

Sebagaimana dirilis situs Dispatch Online, Sabtu (30/1) malam, ketiga media tersebut antara lain adalah Avusa Media Limited (induk perusahaan Dispatch, Red), Independent Newspapers, serta Media 24

BACA JUGA: Zuma: Selamat Datang Dunia!

Ketiganya dilaporkan menyebut batasan yang diberikan FIFA itu telah "membatasi tanpa alasan kemampuan media untuk melaporkan secara kritis tentang FIFA World Cup maupun hal-hal yang berkaitan dengannya".

Surat protes yang dimasukkan ke FIFA melalui panitia penyelenggara Piala Dunia 2010 itu, antara lain menyebutkan bahwa FIFA memegang monopoli (aturan) atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Piala Dunia 2010
Yang menjadi masalah adalah, oleh karena monopoli itu, para jurnalis mau tak mau pun harus mengikuti syarat dan kondisi tentang peliputan yang diberikan.

Salah satu bagian dari syarat dan kondisi itu, adalah sebuah klausul yang menyebut bahwa organisasi atau lembaga pers tidak boleh merusak atau mengancam reputasi Piala Dunia itu sendiri

BACA JUGA: Sejuta Tiket World Cup Belum Terjual

Inilah yang menjadi pokok persoalan, karena dikhawatirkan dengan demikian pers peliput Piala Dunia akan dibatasi untuk tak memuat laporan berisi kritikan.

Kelompok yang mengajukan protes berargumen bahwa di bawah undang-undang Afsel, sebuah pembatasan terhadap publikasi (pemberitaan) merupakan sesuatu yang melanggar hukum
Mereka juga menyebutkan bahwa kritik di negeri itu dilindungi oleh hukum, sejauh itu berimbang dan beralasan, serta berlandaskan pada kebenaran dan untuk kepentingan publik.

Pihak media juga meyakini bahwa selain pembatasan tersebut, syarat-syarat dan proses akreditasi (pers) yang diberlakukan sejauh ini juga "tidak fair, tak jelas aturannya, serta tidak konstitusional"

BACA JUGA: Maradona: Tango Sudah 60 Persen

Terhadap protes yang sudah diajukan itu, sementara ini pihak panita penyelenggara setempat, melalui juru bicaranya Rich Mkhondo, menyatakan bahwa mereka masih mempelajari masalah tersebut(ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Australia Mulai Pesimistis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler