jpnn.com - SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampaknya belum ingin buka-bukaan ke publik tentang sikapnya atas pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Sabtu (9/5) wali kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu batal hadir dalam pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri.
Ketidakhadiran Risma dalam fit and proper test itu disampaikannya langsung kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto pun memaklumi lantaran Risma memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.
BACA JUGA: Mendagri Garansi Anggaran Cair Sebelum 18 Mei
Selain itu, PDIP sudah punya skema lain untuk calon petahana (incumbent) yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. ”Incumbent akan dipanggil langsung oleh Bu Mega (sapaan akrab Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Red) ke Jakarta,” ujar Hasto sebelum pelaksanaan fit and proper test kemarin.
Hasto tidak menyebut secara pasti kapan pemanggilan itu dilakukan. Ia hanya memastikan kepala daerah petahana yang pernah diusung PDIP dan akan maju lagi bakal dikumpulkan secara khusus.
Selain kandidat kepala daerah dari Surabaya, ada calon dari Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Ngawi yang akan diundang ke Jakarta. ”Khusus Surabaya, saya pribadi menganggap Bu Risma dan Pak Whisnu (Sakti Buana) layak untuk dipertahankan,” tambahnya.
Hasto menambahkan, sejauh ini Risma dianggap mampu mewujudkan cita-cita partai. Jabatan selama lima tahun dianggap masih terlalu cepat untuk menuntaskan semua programnya. ”Jadi, incumbent akan dapat kesempatan untuk dicalonkan lagi,” ucapnya.
BACA JUGA: KPU Cukup Konsultasi ke MA Ketimbang Usulkan Revisi UU Pilkada
Bahkan, PDIP akan memanfaatkan calon petahana tersebut untuk berbagi pengalaman mereka selama memimpin kabupaten/kota. Termasuk kiat-kiat untuk meraih kemenangan dalam pilkada. PDIP akan membuat sekolah khusus untuk calon kepala daerah yang baru kali pertama mendaftar lewat partai pemenang Pileg 2014 itu.
Pada uji kelayakan dan kepatutan di kantor DPD PDIP Jatim itu, dari tujuh pengurus DPP yang dijadwalkan hadir hanya empat yang datang. Selain Hasto, ada Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga dan Sri Rahayu. Sedangkan M. Prananda Prabowo, Prof Hendrawan Supratikno dan Ahmad Basarah tidak hadir.
BACA JUGA: PAN Tak Mau Revisi UU Parpol dan Pilkada Bikin Gaduh
Whisnu datang ke kantor DPD PDIP pukul 11.35. Dia tidak hanya menandatangani daftar hadir sebagai ketua DPC PDIP Surabaya, tapi juga mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan agenda, Whisnu dites langsung oleh Hasto.
Whisnu mengungkapkan, sebenarnya penjaringan di tingkat DPC PDIP Surabaya belum final. Mereka baru akan menggelar rapat koordinasi tingkat cabang (rakercab) hari ini di Gedung Wanita, Kalibokor. ”Saya sudah sampaikan jauh-jauh hari ke DPD bahwa kami baru menggelar rakercab 10 Mei,” kata Whisnu.
Pria yang juga menjadi wakil wali kota Surabaya tersebut menyatakan siap bila dipasangkan lagi dengan Risma. Semua itu bergantung pada keputusan tertinggi partai di tangan ketua umum. ”Kalaupun nanti tidak masuk, misalnya, saya tetap siap untuk mengawal,” tegas putra tokoh senior PDIP almarhum Ir Sutjipto tersebut.
Sementara itu, DPD PDIP Jatim memasang target cukup tinggi dalam perhelatan pilkada serentak di 19 kabupaten/kota yang diselenggarakan Desember 2015. Dari jumlah tersebut, DPD PDIP Jatim menargetkan bisa meraih kemenangan di 15 daerah. Bahkan, dari jumlah itu, mereka yakin bisa melakukan sapu bersih di tujuh kabupaten/kota. ”Dari tujuh itu lima sudah incumbent,” kata Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi.
Lima daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Kota Blitar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Kediri. Di luar itu, ada dua daerah lain yang menjadi target kemenangan PDIP. Salah satunya Kabupaten Blitar.
Mereka akan mencalonkan lagi wakil bupati saat ini untuk menjadi bupati. Sebab, bupati kabupaten tersebut sudah menjabat dua periode. ”Satu lagi Kabupaten Malang. Karena PDIP menang di sana,” tambah dia.
Untuk delapan daerah lainnya, PDIP akan menempatkan kadernya sebagai wakil bupati/wakil wali kota. Empat pilkada lainnya dianggap terlalu berat bagi PDIP untuk bisa mengusung calon. ”Kalau semuanya di 19 kabupaten/kota itu tidak realistis namanya. Kami sudah petakan semua,” tutur Kusnadi. (jawapos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi UU Jangan Untuk Fasilitasi Konflik
Redaktur : Tim Redaksi