jpnn.com, SAINT PETERSBURG - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengajak negara di dunia bisa menyusun hukum internasional tentang penggunaan Artificial Intelligence (AI).
Dia berbicara demikian dalam kuliah umum untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ke-300 Saint Petersburg University (SPBU) di Rusia, Senin (16/9).
BACA JUGA: Megawati Ajak Ilmuwan Rusia Meneliti Gunung Api Bawah Laut di Indonesia
Megawati mengambil tajuk Tantangan Geopolitik dan Pancasila Sebagai Jalan Tata Dunia Baru dalam kuliah tersebut.
Awalnya, putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dalam kuliah menyebut setiap negara wajib memitigasi potensi konflik, termasuk dari penyalahgunaan AI.
BACA JUGA: Megawati Ingin Rusia-Indonesia Memitigasi Potensi Bencana Gunung Api Bawah Laut
“Potensi konflik harus segera dimitigasi, termasuk akibat penyalahgunaan kemajuan teknologi termasuk artificial intelligence,” kata Megawati.
Ketua Dewan Pengarah BRIN itu menyadari perkembangan teknologi bisa membawa banyak manfaat dan bisa dipakai ke sisi sebaliknya.
BACA JUGA: Kunjungan Kerja Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Perkuat Kedekatan Antarnegara
“Namun, jangan lupa di sisi lain, teknologi yang digunakan untuk senjata pemusnah massal bisa menghancurkan peradaban,” kata Megawati.
Wapres kedelapan RI itu kemudian mengatakan penyalahgunaan AI pada akhirnya membuat persoalan geopolitik makin kompleks dengan potensi munculnya aktor-aktor nonnegara.
Toh, kata Megawati, potensi konflik antarnegara sudah bisa muncul akibat perbedaan kepentingan nasional dan benturan penguasaan sumber daya.
Pada titik itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP itu menyatakan setiap bangsa perlu mencermati keterlibatan aktor nonnegara dari penggunaan AI.
"Bagaimana kalau kemajuan Artificial Intelligence dalam hubungannya dengan persenjataan modern yang membahayakan keselamatan umat manusia dikuasai aktor nonnegara,” kata Megawati.
Dari situ, dia memandang semua negara harus membuat aturan hukum yang mengatur penggunaan AI agar konflik tidak meluas.
“Dalam pandangan saya, yang harus segera hukum internasional harus mengatur ini. Seluruh potensi konflik harus dimitigasi melalui hukum internasional,” ujar Megawati.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pembuatan hukum internasional soal AI harus dibangun dengan semangat kesetaraan. Bukan didasari dominasi sebuah negara besar.
Untuk memberikan pemahaman atas idenya itu, Megawati mengingatkan dunia kepada gagasan Bung Karno melalui pidato pada tanggal 30 September 1960 di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berjudul “To Build the World A New”.
Bung Karno dalam pidato itu menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antar bangsa.
Kedua, Bung Karno dalam pidatonya menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar makin efektif didalam menangani konflik.
Ketiga, Bung Karno dalam pidatonya menyinggung pemindahan markas besar PBB ke negara yang tidak terlibat konflik dan dimasukkannya prinsip-prinsip Pancasila dalam piagam organisasi bangsa-bangsa itu.
Menurut Megawati, jangan sampai hukum internasional yang dibangun mengenai AI menjadi alat hegemoni negara tertentu atas dunia.
“Saya juga semakin khawatir dengan munculnya model penjajahan gaya baru melalui penggunaan kekuatan ekonomi, pangan, dan keunggulan teknologi, serta hukum internasional sebagai alat pembangun hegemoni,” tegas Megawati.
Turut mendampingi Megawati saat kuliah umum di Universitas St. Petersburg, Duta Besar Dunia Pendidikan dan Iptek untuk Universitas St.Petersburg, Prof. Connie Rahakundini Bakrie. Terlihat juga mendengarkan kuliah umum, Dubes Indonesia untuk Rusia Jose Tavares. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pujian Megawati untuk Hakim MK: Masih Punya Nurani dan Keberanian
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan