jpnn.com - JAKARTA – Sudah banyak politisi di Senayan yang lantang bersuara membela tenaga honorer.
Nyaris, tidak ada politisi yang menyatakan setuju tenaga honorer dihapus dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Seleksi PPPK Siap Demo, Ah jadi Ingat Pesan & Janji Politisi Senayan
Sesuai amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terhitung mulai 28 November 2023 tidak ada istilah honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Struktur kepegawaian hanya mengenal dua jenis ASN, yakni PNS dan PPPK.
BACA JUGA: BKN pun Tak Tahu Kapan Pengumuman PPPK Guru, Haruskah Bertanya kepada Rumput yang Bergoyang?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut jumlah tenaga non-ASN atau honorer mencapai 2.421.100 orang.
Jumlah tersebut berdasar pendataan non-ASN pada 2022, yang disampaikan Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI yang berlangsung Senin, 21 November 2022.
BACA JUGA: Perpres Gaji & Tunjangan PPPK Segera Direvisi, terkait Penghapusan Honorer?
Setelah uji publik dan perbaikan data tenaga non-ASN pada kementerian lembaga dan daerah jumlahnya menjadi 2.360.723.
Jika jutaan tenaga honorer tersebut dihapuskan alias terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dampak sosialnya luar biasa. Angka penganggur bertambah. Dampak ekonomi terhadap keluarga mereka sulit dibayangkan.
Suara Elite Partai Penguasa
Terkait nasib tenaga honorer, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga memberikan perhatian.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengaku mendapat permintaan dari Megawati Soekarnoputri untuk memperhatikan nasib honorer.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu mengungkap hal tersebut saat membuka diskusi yang digelar Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) PDIP di Sekolah Partai, Jalan Raya Lenteng Agung, pada pekan lalu, Jumat, 2 Februari 2023.
"Beliau (Megawati, red) meminta bagaimana honorer yang selama ini mengabdi, supaya mendapatkan perhatian dari negara," kata Azwar Anas, yang juga politikus PDIP, saat membuka diskusi.
Azwar Anas menyebut Megawati secara khusus meminta agar honorer di sektor kesehatan hingga Pendidikan diperhatikan.
"Beliau (Megawati, red) secara khusus menyampaikan, misalnya petugas kesehatan, bidan, dan guru di desa terpencil, supaya mendapat perhatian dari negara dan ini salah satu tugas di KemenPAN RB," ujar pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga menanggapi serius rencana penghapusan honorer.
Seusai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, Kamis (23/1/2023), Ganjar mengatakan apabila keputusan ini diberlakukan maka bidang yang paling terdampak adalah pendidikan.
Selama ini, kata Ganjar, bidang pendidikan banyak mengandalkan guru honorer.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar, dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng.
Ganjar mengatakan, selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan.
Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai.
Ganjar Pranowo juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Azwar Anas, sesaat setelah Azwar dilantik menjadi menPAN-RB.
“Pada saat dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” katanya.
Ganjar menilai, rencana penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan tergesa-gesa.
Sutan Riska Tuanku Kerajaan
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga sudah bersuara.
Politikus PDIP itu juga dikenal sebagai sosok yang memberikan perhatian kepada tenaga honorer, terutama yang sudah lama mengabdi.
Bupati Dharmasraya dua periode itu mendorong agar honorer senior mendapat prioritas diangkat menjadi PPPK.
"Kan kasihan kita kepada orang-orang (guru honorer) yang mendidik kita sampai jadi sukses, sedang mereka sendiri masih belum beranjak dari status honorer," ungkap Sutan Riska, dikutip dari situs resmi Pemkab Dharmasraya.
Sebagai Ketum APKASI, Sutan Riska juga terlibat penyusunan rekomendasi mengenai penataan tenaga non-ASN, yang tentu berkaitan dengan dengan kebijakan penghapusan honorer.
Kita tunggu saja seperti apa keputusan Azwar Anas, apakah honorer jadi dihapus per 28 November 2023?
Apakah Azwar memerhatikan pesan Megawati, Ganjar Pranowo, dan rekomendasi Sutan Riska?
Ah, jelang Pemilu 2024. Tentu sangat menggiurkan angka 2 juta lebih itu. (sam/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu