jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia diteliti kembali.
Menurutnya, jumlah pulau di Indonesia sebanyak 22 ribu, bukan 17 ribu pulau.
BACA JUGA: PDI Perjuangan: Megawati Penggagas Awal Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dia mengatakan itu saat menyampaikan pidato penutupan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).
"Menurut saya ini harus diteliti ulang," kata Megawati di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis.
BACA JUGA: 7 Perintah Megawati Soekarnoputri, Perhatikan yang Pertama
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17 ribu pulau itu diduga tak relevan.
Sebab, dia mengaku saat menjabat Presiden RI mendapat data, jika jumlah pulau di Indonesia mencapai 22 ribu.
BACA JUGA: Rakernas III Resmi Selesai, Ditandai Pose Salam Metal Megawati Bersama Fungsionaris PDIP
"Ketika saya jadi presiden, saya meminta penelitian ulang berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia. Pada waktu itu sudah disebutkan. Sebenarnya bukan 17 ribu, tetapi 22 ribu pulau," jelas Megawati.
Ke depan, dia meminta agar pulau-pulau di Indonesia ini bisa dimanfaatkan secara maksimal setelah jumlah daratan diketahui secara resmi.
"Pulau-pulau ini harus dimanfaatkan melalui politik tata ruang, pembangunan koridor strategis, dan sekaligus memastikan keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kelestarian lingkungan," ujar Megawati.
Dia dalam kesempatan yang sama juga meminta pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa intensif melakukan penelitian terhadap perairan Indonesia.
"Saya telah perintahkan BRIN untuk terus melakukan penelitian laut kita, supaya mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran arus laut Indonesia. Jenis ikan apa yang dihasilkan dan rumput laut apa saja yang harus dilestarikan," ujar Megawati.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu tidak lupa menyinggung tentang Plasma Nutfah yang perlu dipatenkan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
"Saya telah memutuskan secara hukum bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertegas dalam penanganan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), agar yang memberikan hasil itu dipatenkan," ujar Megawati.(ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDI Perjuangan: Megawati Penggagas Awal Badan Riset dan Inovasi Nasional
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan