Megawati Tuding Pemerintah Ajari Korupsi

Rakyat Disogok saat Pemilu, Pilkada Marak Politik Uang

Selasa, 13 Desember 2011 – 01:31 WIB

BANDUNG - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyalahkan pemerintah dengan  semakin maraknya politik uang di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)Menurutnya, politik uang tak terbendung justru karena pemerintah pula yang mengajarinya.

Berbicara pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Bandung, Senin (12/12), Megawati menyatakan, Indonesia saat ini justru dihadapkan pada penghancuran mental dan jiwa secara sistematis melalui pelembagaan dan rutinitas korupsi sebagai cara baru untuk berpolitik

BACA JUGA: Pembantaran Nunun, Tunggu Hasil Medis

Menurutnya, korupsi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk APBN, penerimaan negara dan kebijakan lainnya.

"Lihat saja penyuapan di Pemilu melalui dana raskin (beras untuk masyarakat miskin), BLT dan bantuan sosial lainnya
Kini direplikasikan dalam Pilkada di berbagai daerah," ujar Megawati.

Di hadapan ribuan kader yang memadati Convention Hall Hotel Harris, Bandung, Megawati menambahkan, skala penetrasi korupsi sudah begitu dalam dan luas

BACA JUGA: Versi KPK, Nunun Tidak Pingsan

Sampai-sampai, tiada hari tanpa pemberitaan tentang kasus koprupsi.

"Dari hari ke hari modus operandi yang terungkap semakin kompleks dan bervariasi, sebagian bahkan tidak terbanyakan sebelumnya
Semakin banyak lapisan generasi yang terkontaminasi virus korupsi sehingga ia berubah menjadi budaya," ulasnya.

Karenanya, Megawati meminta kadernya untuk tidak menutup mata

BACA JUGA: Belum Perlu Larang Angelina ke Mancanegara

Presiden RI kelima itu mengajak seluruh kader PDIP bisa menjadi pelopor pemberantasan korupsi"Sebagai Ketua Umum, melalui Rakernas I ini saya menginstruksikan agar PDI Perjuangan menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi," pinta Megawati yang ditimpali tepuk tangan ribuan kader.

Istri dari Ketua MPR RI Taufik Kiemas itu juga mengajak partainya untuk merancang sistem keuangan partai yag mengedepankan akuntabilitasIa tak menampik bahwa partai memang memerlukan biaya konsilidasi.

"Tapi itu tidak boleh dijadikan alsan pembenar korupsiKarena itulah tradisi gotong royong jajaran internal partai harus ditegakkanIurang pangkal dan wajib harus diberlakukan sesuai AD/ART partai," tegasnya.

Sedangkan Ketua Organizing Committee Rakernas I PDIP, Puan Maharani, mengatakan bahwa hajatan partai kali ini juga akan membahas beberapa persoalan yang dihadapi negeri ini, termasuk masalah korupsiKetua DPP PDIP bidang politik dan hubungan antarlembaga itu menegaskan, korupsi adalah salah satu persoalan aktual di negeri ini yang harus dicarikan solusinya"Potret buram negeri ini harus segara dicarikan solusinya," pungkasnya.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Saksi Sebut Tamsil Janji Perjuangkan dana PPID


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler