jpnn.com - JAKARTA – Uji publik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus benar-benar dijelaskan secara rinci dalam perbaikan Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Langkah ini penting agar uji publik jangan sekadar menjadi syarat dan untuk kepentingan publikasi pribadi saja. Karena kelemahan Pilkada selama ini, pemilih tidak mengetahui secara mendalam latar belakang dan program calon-calon kepala daerah yang akan dipilih.
BACA JUGA: 65 Persen Formasi CPNS untuk Putra Asli Papua-Papua Barat
“Aturan uji publik dalam Perppu belum diatur secara rinci. Penjelasan uji publik hanya terhadap waktu pelaksanaan dan dilakukan secara kepanitiaan. Sementara materi dan mekanisme uji publik yang justru menjadi bagian penting dalam seleksi kepemimpinan kepala daerah, belum jelas dirumuskan,” ujar Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Selasa (27/1).
Menurut Masykurudin, berdasarkan pengalaman pencalonan dalam proses Pilkada sepanjang 2005-2013, proses nominasi pasangan calon menjadi kepala daerah berjalan formal dan lebih banyak ditentukan kedekatan terhadap petinggi partai politik. Karena surat pencalonan diajukan oleh ketua umum dan sekretaris partai atau gabungan partai.
BACA JUGA: Pesan Pedagang Kaki Lima buat Presiden Jokowi
Bahkan dalam banyak kasus, seringkali keputusan pengurus pusat partai justru ditentang pengurus daerah yang akan mengikuti Pilkada secara langsung dan akhirnya menimbulkan konflik sesama pendukung di internal partai.
“Oleh karena itu proses uji publik semestinya tidak semata-mata hanya memperkenalkan para calon ke masyarakat pemilih. Tapi melalui mekanisme uji publik, pada akhirnya masyarakat pemilih mempunyai penilaian tertentu terhadap kapasitas dan integritas para calon.,” katanya.
BACA JUGA: Yuddy Janji Carikan Solusi Honorer K2 Gagal Tes
Selain itu, lanjutnya, panitia uji publik nantinya perlu membuat metode dan mekanisme standar yang dapat mengarahkan pemilih secara mudah memiliki pengetahuan tentang kapasitas dan integritas kepemimpinan calon.
“Proses deliberasi antara calon dengan pemilih disusun secara sistemik oleh panitia uji publik. Manfaatkan uji publik untuk memberi pengetahuan yang lebih dalam kepada pemilih, semakin banyak pemilih dapat berperan aktif menentukan masa depan daerahnya,” kata Masykurudin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Plt Kapolri Perintahkan Anggota Penuhi Panggilan KPK
Redaktur : Tim Redaksi