jpnn.com, CANBERRA - Sebuah survei di Australia menemukan bahwa 20 persen dokter di rumah sakit umum terpaksa menyediakan alat pelindung diri (APD) mereka sendiri, mendorong seruan transparansi yang lebih besar soal persediaan APD pemerintah.
Diselesaikan oleh 677 anggota Royal Australasian College of Physicians (RACP) dan dirilis pada Senin (10/8), survei tersebut juga mengungkap bahwa 19 persen responden di semua fasilitas memiliki akses terbatas dalam mendapatkan masker bedah, sementara 3 persen bahkan tidak memiliki akses sama sekali.
BACA JUGA: Kemenkes Diminta Transparan Terkait Pengadaan APD
"Tidak cukup baik bahwa 1 dari 5 orang memiliki akses yang terbatas dalam mendapatkan masker bedah. Sungguh luar biasa, beberapa orang menggunakan APD mereka sendiri," kata Presiden RACP sekaligus Profesor Dokter Pernapasan John Wilson.
"Ini merupakan tanda peringatan yang meresahkan tentang apa yang mungkin akan terjadi pada tenaga medis kita," ujarnya.
BACA JUGA: Bantu Tim Medis, Sandiaga Kirim 5.650 APD untuk RS Primaya Bekasi
Namun demikian, Wakil Kepala Petugas Medis Australia Dr. Nick Coatsworth membantah keseriusan klaim tersebut. Dirinya mengatakan kepada media lokal 9news bahwa tidak terjadi kekurangan APD dan pemerintah federal telah mendistribusikan lebih dari 11 juta masker sejak pandemi mulai merebak.
"Alat pelindung diri tersedia dan berada di tempat yang seharusnya, di garis depan, untuk para pekerja kesehatan kita," kata Coatsworth.
BACA JUGA: Keren! Prajurit Kowal dan Korpri TNI AL Berikan Bantuan APD
Survei tersebut juga mengungkap bahwa sekitar 45 persen dokter memiliki akses terbatas dalam mendapatkan masker N95 yang lebih efektif, dan 11 persen tidak memiliki akses. Selain itu, hanya 61 persen responden yang melaporkan telah mendapatkan pelatihan terbaru dalam penggunaan APD.
"Kami khawatir karena kurangnya pelatihan di tempat kerja, para petugas kesehatan mungkin tidak selalu menggunakan APD dengan benar, seperti proses mengenakan dan melepaskan yang sangat penting," ujar Profesor Malcolm Sim, Dekan Fakultas Kedokteran Lingkungan dan Pekerjaan Australasian.
RACP menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait stok APD nasional sehingga jika terjadi kekurangan, sumber daya dapat dikerahkan ke wilayah berisiko tinggi dengan kasus aktif dan dugaan COVID-19. (Xinhua/ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil