jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain sesegera mungkin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Menurut Sofjan, menaikkan pendapatan negara lewat cukai dan pajak bukanlah opsi yang tepat serta kurang logis dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
"Hanya orang yang tidak mengerti ekonomi yang berkoar-koar menaikkan pendapatan negara melalui cukai dan pajak sebagai opsi mendongkrak APBN," tegas Sofjan dalam keterangan yang diterima, Rabu (3/9).
BACA JUGA: Renegosiasi Newmont Tunggu Induk Usaha
Sofjan mengatakan adalah hal yang tidak mungkin untuk menaikkan pendapatan negara dengan menaikkan cukai maupun pajak jika merujuk pada kondisi perekonomian saat ini, di mana impor barang sedang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang turun.
"Cukai bisa dinaikkan apabila impor barang kita tinggi. Persoalannya impor barang sedang lesu. Demikian pula pajak bisa dinaikkan bila perekonomian kita sedang bagus. Masalahnya ekonomi kita juga sedang turun," katanya. “Lantas apa dasar kita menaikkan pendapatan negara lewat cukai dan pajak? Itu tidak masuk akal,” timpalnya.
BACA JUGA: 2015, Ekonomi Tumbuh 5,8 Persen
Sofjan menjelaskan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terus membengkak sebagai akibat dari subsidi BBM akan membawa pemerintah pada kebangkrutan. Dia memprediksi, jika tetap tidak melakukan langkah yang tepat, maka pemerintah akan bangkrut dalam hitungan satu atau dua bulan ke depan. “Kalau mau jujur, per-Oktober ini pemerintah sudah bangkrut. Sisa APBN yang ada saat ini hanya bisa membayar gaji-gaji aparat penyelenggara negara,” kata dia.
Karenanya, ia menegaskan, jalan satu-satunya yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menaikkan harga BBM. Memang, kata dia, akibat dari kebijakan kenaikan BBM, APBN akan mengalami bleeding selama kurang lebih enam bulan ke depan. Namun untuk jangka panjang, tegas dia, kebijakan yang tidak populis itu akan membuat perekonomian nasional semakin kuat. “Selanjutnya bangun infrastruktur, beri bantuan kepada rakyat-rakyat kecil. Lebih baik mensubsidi rakyat kecil daripada APBN kita habis untuk subsidi BBM,” paparnya.
BACA JUGA: Jokowi-JK Diminta Anulir Penghapusan Minyak Goreng Curah
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan, akan melakukan lobi-lobi dengan seluruh Fraksi di DPR untuk mengantisipasi jika pemerintah tetap tak akan menaikan harga BBM tahun ini. Opsi-opsi yang dipikirkan, menurut sumber-sumber di internal Tim Transisi dan PDIP, adalah menaikkan pendapatan dengan pengaturan fiskal lebih ketat. Salah satu upaya, kini adalah melobi DPR.
Jokowi menjelaskan dengan postur APBN 2015 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat tidak memungkinkan untuk menanggung beban subsidi yang sudah terlalu tinggi. Sehingga jika pemerintah tak menaikan harga BBM, maka harus ada perubahan APBN 2015 agar bisa menanggung beban subsidi BBM. Namun, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, dikabarkan kurang sejalan dengan opsi itu. Ia lebih sepakat jika BBM memang dinaikkan.
"Kamu harus lihat, kamu baca sendiri APBN 2015. Posturnya akan kelihatan, berapa untuk bayar subsidi, berapa untuk bayar utang. Kan kelihatan. Juga anggaran yang mengikat, yang tidak bisa diubah. Untuk pendidikan kan 20 persen, itu tidak bisa diubah. Itu amanat undang-undang," kata JK.
Menurut JK, subsidi BBM selama ini benar-benar sungguh tidak tepat. Bukan hanya karena jumlahnya yang begitu besar atau hampir Rp 200 triliun pada 2014 dan juga yang menikmati bukan rakyat yang tak mampu, tapi juga karena sifatnya yang konsumtif. "Pemerintah seharusnya memberikan subsidi untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif seperti BBM," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Usahakan Trans Sumatera Di-launching Akhir September
Redaktur : Tim Redaksi