jpnn.com, SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, sektor perikanan dan kemaritiman memiliki potensi ekonomi yang besar.
Menurut dia, potensi tersebut harus dikelola secara baik agar hasilnya maksimal serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
BACA JUGA: Menteri Hanif: PP 78 Menguntungkan Pengusaha dan Pekerja
Hanif berharap pengelolaan potensi perikanan tidak terjebak pada pemenuhan stok ikan secara nasional.
Kesejahteraan nelayan juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai stok cukup tapi tidak menyejahterakan nelayan.
BACA JUGA: Menteri Hanif Cekatan, TKI di Taiwan Dipulangkan
“Produksi memang harus masif dan berkualitas. Namun produktivitas tinggi harus mampu mensejahterakan nelayan,” kata Hanif dalam seminar nasional bertajuk Kedaulatan Pangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (11/11).
Untuk meningkatkan produksi sektor maritim, kata Hanif, kuncinya ada di sumber daya manusia (SDM).
BACA JUGA: Indonesia Dorong ILO Perbaiki Tata Kelola Migrasi Pekerja
Menurut Hanif, SDM harus berdaya saing sehingga mampu meningkatkan produksi secara masif, segar dan harga yang terjangkau.
Selain itu, nelayan juga harus mendapatkan perlindungan.
Dia mencontohkan potensi ikan di Maluku sangat tinggi. Begitu juga di Raja Ampat.
Namun, penduduk di dua daerah itu memperoleh ikan dengan cara yang masih tradisional seperti menggunakan tombak.
"Kami ingin industri kelautan kompetitif sehingga pendapatan nelayan bisa membaik. Namun, untuk menjadikan perikanan sebagai industri yang kompetitif tentu tidak bisa menangkap ikan hanya dengan tombak. Perlu teknologi," tutur Hanif.
Dia juga menyoroti banyaknya nelayan yang belum mendapatkan jaminan sosial.
Padahal, pemerintah telah memiliki skema jaminan sosial untuk masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
"Perlindungan nelayan kita penting karena pekerjaan mereka berisiko tinggi. Saya ingin teman-teman alumni perikanan UNDIP bisa mendorong isu perlindungan ini. Banyak dari nelayan kita belum menjadi peserta BPJS," ungkap Hanif.
Dia juga menekankan pentingnya standar kompetensi di bidang perikanan.
Dunia pendidikan juga harus menyesuaikan kurikulum agar lulusannya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Kita juga harus mendorong sertifikasi profesi dalam perikanan. Kita sudah punya instrumen untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Kita harus menyesuaikan input pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan waktu," kata Hanif. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manaker: Difabel Harus Mendapat Akses Kerja
Redaktur : Tim Redaksi