jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi tim dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) meluncurkan buku 'Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender.
Buku panduan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan tentang urgensi dan upaya pemerintah memastikan tata kelola migrasi tenaga kerja responsif gender dan responsif Covid-19.
BACA JUGA: Ada Kabar Baik dari Menaker Ida Fauziyah Buat yang Berminat Kerja di Jepang
"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi Kemnaker bekerja sama dengan Tim ILO Jakarta dan JBM untuk terus meningkatkan perlindungan kepada PMI terutama dari banyak masalah yang dihadapi," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di acara peluncuran buku tersebut yang berlangsung di Ruang Tridharma Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut Menaker, buku panduan teknis ini merupakan hasil penelitian dan temuan kondisi lapangan para peneliti.
BACA JUGA: Legislator Minta BP2MI Menyegerakan Optimalisasi JKN bagi Pekerja Migran Indonesia
Selain itu juga terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi semua pemangku kepentingan untuk perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI secara terpadu, holistik dan berkesinambungan.
"Pemaknaan responsif gender bukan memberikan keistimewaan bagi perempuan pekerja migran dan mendiskriminasi laki-laki, tetapi bagaimana menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender serta persamaan hak bagi semua pekerja migran," jelas Menaker Ida.
BACA JUGA: RI dan Malaysia Bersepakat, Ada Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia
Dia juga menyampaikan meskipun perempuan pekerja migran berkontribusi positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi, namun pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan.
Data Crisis Center BP2MI menyebutkan, dari 2017 hingga Oktober 2019 menerima 12.508 kasus pengaduan dengan mayoritas diadukan pekerja rumah tangga dan anak buah kapal (ABK).
"Pada umumnya permasalahan yang diadukan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi kerja termasuk gaji tidak dibayar, jam kerja yang panjang, bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, overcharging, penipuan peluang kerja, pelecehan, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang," bebernya.
Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesa (BP2MI), total penempatan PMI sebanyak 4,4 juta orang yang tersebar di Eropa dan Timur Tengah sebanyak 886 ribu orang (20 persen), Asia dan Afrika 3,4 juta (78 persen) dan Amerika dan Pasifik 87 ribu (1,9 persen).
Negara tujuan penempatan terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Saudi Arabia.
Sementara data Bank Indonesia 2018 remintansi PMI mencapai Rp 153,6 triliun. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi