jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan pentingnya sinergitas dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Menaker Ida Fauziyah pada Rapat Koordinasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Jakarta, Rabu (15/3).
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Tegaskan Tekad Kemnaker Ciptakan Kelangsungan Berusaha dan Bekerja
Menaker Ida menyampaikan dalam upaya pemulihan pembangunan sektor ketenagakerjaan pada 2022, Kemnaker telah melalui beberapa capaian.
Mulai dari pelatihan berbasis kompetensi kepada 146.797 orang, pemagangan dalam negeri kepada 40.619 orang, pemagangan luar negeri kepada 14.674 orang, sertifikasi kepada 216.874 orang, penciptaan 126.709 Tenaga Kerja Mandiri.
BACA JUGA: Menaker Ida Beberkan Tujuan Penandatanganan PKB Serikat Pekerja Angkasa Pura I
Selain itu, program padat karya kepada 44.960 orang, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri kepada 322.197 orang, dan 778.328 perusahaan telah melapor pada WLKP online.
"Apresiasi dari saya kepada seluruh kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah yang telah berkontribusi dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif," kata Menaker Ida Fauziyah.
Dia mengungkapkan kompleksitas tantangan ketenagakerjaan saat ini sedang mengalami ketidakpastian dan dinamis.
Karena itu, Kemnaker telah mengambil kebijakan pentingnya memperkuat dan mengembangkan Active Labor Market Policy.
Beberapa poin kebijakan implementasi tersebut, di antaranya memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui masifikasi pelatihan vokasi di BLK dan BLKK, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan program transformasi BLK.
Kedua, memperkuat dan memperluas akses layanan pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja, layanan SIAP Kerja, Job Fair (baik virtual maupun non-virtual).
Kemudian memperkuat program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya serta TKM pemula dan lanjutan, di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Misalnya daerah pariwisata prioritas, kemiskinan ekstrem, perbatasan, dan kawasan industri strategis.
Selain itu, meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif, baik pada tahap sebelum, selama dan pascapenempatan.
Ketiga, mengawal bersama pembahasan RUU PPRT, menyosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, memperkuat dialog sosial bipartit, serta meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Keempat, revitalisasi Balai K3 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan K3, serta meningkatkan implementasi kebijakan non-diskriminasi di bidang ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.
"Dalam implementasinya, tentu anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini belumlah cukup untuk melaksanakan seluruh kebijakan active labour market dalam rangka mengatasi seluruh permasalahan dan tantangan di bidang ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida.
Karena itu, dia berharap agar anggaran yang bersumber dari APBD juga dikolaborasikan dan diintegrasikan sehingga bisa memenuhi berbagai sasaran strategis pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam laporannya mengungkapkan Kemnaker pada tahun ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.
"Regulasi ini menjadi pengikat sekaligus pengingat bahwa kita semua adalah keluarga besar di bidang pembangunan ketenagakerjaan," ujar sekjen Anwar. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi