jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.
"Pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2020 menurun. Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Ida.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Ajak Pekerja Seni Ikut Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Menaker Ida menyampaikan itu saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ini membahas beberapa hal.
BACA JUGA: Bisa Mengurangi Angka Pengangguran di Indonesia, Energi Terbarukan Harus Digarap Serius
Antara lain, evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan tenaga kerja asing (TKA).
BACA JUGA: Jika Tarif Cukai SKT Naik, Jumlah Pengangguran Bakal Melonjak
Kemudian, strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja.
Dengan perincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja.
Sebanyak 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).
Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA 8,55 persen, universitas 6,97 persen, dan diploma 6,61 persen.
Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.
Ida menjelaskan Kemnaker telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.
Ada dua kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024.
Pertama, transformasi BLK dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.
Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kami optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida.
Kedua, lanjut Ida, link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Kami terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," kata Ida.
Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy