jpnn.com, INDRAMAYU - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pemerintah terus mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Menaker Ida saat menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (10/10).
BACA JUGA: Terima Audiensi Pengurus Aspek, Menaker Ida Bahas Dampak Digitalisasi Bagi Tenaga Kerja
Menaker Ida mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang kuat mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak pekerja migran Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja bahkan setelah bekerja.
"Saya harap Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, khsusunya masyarakat Kabupaten Indramayu," ujar Menaker Ida.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Pemerintah Serius Jamin Hak Pekerja Migran Indonesia
Bekerja di luar negeri, lanjut Menaker Ida Fauziyah, merupakan hak setiap masyarakat.
Menurutnya, pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan memastikan pemenuhan hak pekerja migran dengan cara mengatur segala tahapan yang harus dilalui untuk menjadi pekerja migran Indonesia.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Pekerja Migran Indonesia Duta Bangsa, Begini Harapannya
Dia menyampaikan berbagai program telah dilakukan pihaknya dalam memastikan hak pekerja migran Indonesia, seperti membuat layanan terpadu satu atap (LTSA) pekerja migran Indonesia di provinsi, kabupaten/kota, termasuk di Indramayu.
Program lainnya, sebut dia, Kemnaker juga membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif) di desa-desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran Indonesia.
"Semuaa program itu bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri," tegas Menaker Ida.
Pada kesempatan ini, Menaker Ida berpesan kepada calon maupun yang sudah menjadi pekerja migran Indonesia untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
"Tunjukkan bahwa pekerja Indonesia adalah pekerja yang terbaik," pesannya.
Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Haiyani Rumondang menambahkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi Permenaker 4/2023 agar masyarakat, khususnya calon maupun yang sudah menjadi pekerja migran dapat memahami bahwa pemerintah hadir untuk melindungi mereka.
"Perlindungan jaminan sosial untuk memberikan rasa aman kepada pekerja migran Indonesia," tegas Dirjen Haiyani.
Bupati Indramayu Nina Agustina menyampaikan wilayahnya merupakan daerah kantong pekerja migran Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Karena itu, kata Bupati Nina Agustina, Pemkab Indramayu selalu mengupayakan yang terbaik bagi pekerja migran Indonesia.
"Mengingat pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mempunyai berbagai resiko yang berat dan tidak mudah ketika hidup di negeri orang, maka sudah sepatutnya mereka digelari pahlawan devisa," tegasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi