jpnn.com, CIREBON - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meninjau poyek pembangunan Notog BH 1440 yang merupakan salah satu proyek strategis Nasional (PSN).
Dalam kunjungan Hanif menyampaikan salah satu penguat daya saing ialah meratanya infrastruktur sehingga bisa meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas antar daerah di Indonesia.
BACA JUGA: Menteri Hanif: K3 Harus Jadi Bagian Budaya Kerja
"Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur maka kebutuhan anggaran logistik akan semakin murah dengan waktu yang juga akan lebih singkat sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat secara tidak lansung," ujarnya.
Terlepas dari aspek ketenagakerjaan yang juga perlu semakin diperhatikan, seperti norma-norma ketenagakerjaan, aspek kesehatan, juga aspek keselamatan kerja di lapangan. Seluruh perusahaan, baik pemerintah maupun swasta harus benar-benar memastikan perihal norma K3 dan ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Selasar BEI Ambruk, Dirjen Binwas Naker Bergerak Cepat Â
“Percayalah bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bebagai cara, termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang akan terus kami genjot sebagai salah satu prioritas nasional. Mari kita terus mendukung proyek strastegis nasional untuk semakin meningkatkan kualitas hidup kita sebagai Bangsa Indonesia," ucap Hanif.
Proyek terowongan kereta api Notog merupakan perlintasan double track pertama dan terpanjang di Indonesia yang menembus perbukitan Gunung Gamping sejauh 473 meter dan menghubungkan Purwokerto dan Kroya.
BACA JUGA: Jadikan Perbaikan Keselamatan Kerja sebagai Investasi
Proyek pembangunan Terowongan Notog BH 1440 berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dilaksanakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda Cirebon – Kroya, dengan Konsultan Supervisi PT Indra Karya dan Kontraktor Pelaksana PT PP.
Proyek ini didanai dengan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Komisaris Utama Andi Gani menambahkan, PT PP akan bekerja secara maksimal hingga proyek ini bisa selesai sesuai target yakni di akhir 2018 dengan terus mengedepankan aspek keselamatan, K3 dan ketenagakerjaan.
"Proyek ini mengacu pada standar serta UU dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga proyek ini diharapkan bisa selesai dengan standar pencapaian mutu dan target zero accident," harapnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Dirikan LTSA bagi TKI di Lombok Timur
Redaktur & Reporter : Yessy