PKS Menolak Keras Subsisi Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

Senin, 19 Desember 2022 – 17:42 WIB
Fraksi PKS menolak keras rencana pemerintah menyubsidi pembelian motor dan mobil listrik pada 2023. Ilustrasi Foto: ridho/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS menolak keras rencana pemerintah menyubsidi pembelian motor dan mobil listrik pada 2023.

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menilai rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

BACA JUGA: Bawaslu Menganggap Anies Baswedan Tidak Etis, PKS Bereaksi Begini

"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi, yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM," ucap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN, di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Mulyanto, subsidi kendaraan listrik paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan.

BACA JUGA: Nomor Urut Partai Gelora di Atas PKS, Anis Matta Ajak Kader Meniru Maroko

Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.

Di sisi lain subsidi untuk rakyat kecil terus dikurangi jumlahnya.

Terkait subsidi BBM misalnya, Pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.

Dia menyebutkan akhir-akhir ini Harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan Pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan.

"Namun, mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," jelasnya.

Atas sikap yang berbeda itu Mulyanto menyebut pemerintah sungguh tidak prorakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami jadi meragukan survei-survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya," pungkas Mulyanto. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler