jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Nasim Khan mempertanyakan alasan pihak-pihak yang mendesak Menteri Perdagangan Lutfi agar mundur atau dicopot dari jabatannya.
"Alasannya apa, harus jelas juga,” kata Nasim saat dihubungi wartawan, Rabu (20/4).
BACA JUGA: Anak Buahnya jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng, Mendag Lutfi Diminta Mundur
Dia pun menegaskan bahwa soal jabatan menteri perdagangan itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu hak prerogratif presiden," tegasnya.
BACA JUGA: HNW Sampaikan Kalimat Menohok kepada Mendag Lutfi
Desakan agar Mendag Lutfi mundur mencuat pascapenangkapan anak buahnya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Wisnu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO), dan langsung ditahan Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Arief Poyuono: Kangmas Jokowi Harus Segera Copot Mendag Lutfi
Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer meminta Muhamad Luthi agar mundur dari jabatannya.
Dia menilai Lutfi harus bertanggung jawab atas kasus korupsi penjualan CPO ke luar negeri.
"Luhtfi ini memulai jabatannya dengan polemik. Dari salah bicara kue bipang, impor beras hingga minyak goreng dan lain-lain. Seharusnya game over dia," kata Immanuel Ebenezer kepada JPNN.com, Rabu (20/4).
Sementara Nasim mengeklaim bahwa selama ini Lutfi terbukti banyak kemajuan dalam mendongkrak neraca perdagangan.
Namun, kata dia, hanya karena ada masalah distribusi minyak, timbul permasalahan seperti sekarang ini.
Menurutnya, semua tata niaga sebenarnya sudah diatur. Stok minyak dan lain-lain sudah terdata semua.
Dia mengatakan munculnya permasalahan didistribusi, mulai dari produsen hingga ke pangkalan, membuat semua pihak harus bersinergi.
"Apalagi perubahan-perubahan yang dibuat Kemendag harus direvisi karena situasi dan kondisi, serta karena hasil rakortas dan ratas beberapa kementerian terkait, sehingga bukan hanya kemendag," lanjutnya.
Wakil bendahara umum PKB ini juga mengatakan masalah yang terjadi di setiap lembaga atau kementerian itu dikarenakan adanya oknum.
Namun demikian, kata dia, tidak semua yang di dalam lembaga atau kementerian turut terlibat. "Tidak harus semua dalam institusi bersalah atau ikut andil," kata Nasim. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra