JAKARTA – Rupanya tingkat kewaspadaan Mendagri Mardiyanto sudah cukup tinggi untuk menghindari munculnya tudingan pemerintah tidak netral dalam pelaksanaan pilpres mendatangSampai-sampai, Mardiyanto memberikan petunjuk teknis di lapangan bagi para aparat pemerintah yang akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) pilpres.
Saat memberikan arahan pada pembukaan rapat koordinasi nasional administrasi kependudukan (rakornas adminduk) di hotel Red Top, Jakarta, Jumat (17/4), Mardiyanto menyebutkan tiga kiat agar pemerintah tetap bekerja secara netral
BACA JUGA: PP KA Terbit Juni
Pertama, dalam pelaksanaan di lapangan saat membantu pemutakhiran DPS pilpres, petugas dari KPU yakni PPS, PPK, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang harus berada di depanBACA JUGA: Jelang Pilpres, Mendagri Kumpulkan Dinas Kependudukan
“Karena kita hanya membantu,” ucap Mardiyanto.Para perserta yang terdiri dari pejabat daerah yang terkait urusan kependudukan, menyimak secara serius wejangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu
Kedua, masih kata Mardiyanto, sebisa mungkin pada saat melakukan pemutakhiran DPS hingga penetapan DPT, ada saksi-saksi yang melihat
BACA JUGA: 9 Jam Rama Pratama Dicecar KPK
Termasuk pentingnya petugas dari Panwaslu untuk ikut menyaksikan“Ketiga, bila diperlukan, dituangkan saja di Berita Acara yang diketahui oleh kepolisian,” ujar Mardiyanto(sam/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Sulut Yakinkan Negara Asing soal WOC
Redaktur : Tim Redaksi