jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara menanggapi isu yang berkembang belakangan ini.
Tito dengan tegas membantah acara para kepala desa yang digelar di Istora Senayan belum lama ini berbau politik.
BACA JUGA: APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Guspardi Berkata Begini kepada Mendagri Tito
Menurutnya, tidak benar Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tersebut jadi ajang deklarasi terhadap masa jabatan presiden tiga periode.
"Saya melihat itu (pernyataan Apdesi mendukung masa jabatan presiden tiga periode) sebagai aspirasi."
BACA JUGA: Petani Jagung Sumenep Menentang Sikap APDESI Soal Jokowi 3 Periode
"Terkait dengan Pemilu 2024, patokan kami adalah rapat di Komisi II DPR yang memutuskan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 dan pilkada pada tanggal 27 November 2024," ujar Tito.
Dia mengatakan hal tersebut seusai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/4).
BACA JUGA: Dicecar Komisi II Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Pratikno Bilang Begini
Tito kemudian menyebut menyampaikan aspirasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Oleh karena itu, ketika ada orang yang menyampaikan aspirasi, boleh diterima atau tidak, dan harus disampaikan tidak mengganggu hak asasi orang lain serta mematuhi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
"Saya ada saat acara Apdesi itu, tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden."
"Saat di luar, kepala desa sudah ramai, ada yang teriak-teriak 'Pak tiga periode, ya, Pak, tiga periode', lalu Pak Jokowi hanya senyum saja dan masuk ke dalam mobil," ucapnya.
Mendagri menjelaskan bahwa acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan ada dua sesi.
Pertama, tentang pembangunan desa, yang menjadi pembicara adalah Mendes PDTT dan moderator dari DPD RI.
Kedua, acara perkenalan Presiden Jokowi dan aspirasi Apdesi yang disampaikan Surta Wijaya.
Dia mengatakan presiden hanya bisa memenuhi anggaran operasional kepala desa dari DAU sebesar 3 persen, sedangkan Apdesi meminta 5 persen.
"Terkait dengan gaji yang dibayarkan kepada kepala desa tiap 3 bulan, presiden baru tahu."
"Presiden memerintahkan kepada saya dan Menteri Keuangan agar mereka diberikan gaji tiap bulan," katanya.
Aspirasi Apdesi yang ditolak, lanjut dia, adalah penambahan anggaran desa karena saat ini kondisi finansial Indonesia masih tertekan pascapandemi Covid-19.
Tito menilai Silatnas Apdesi tersebut bukan acara politik dan tidak ada deklarasi tiga periode masa jabatan presiden.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang