Mendagri Belum Izinkan Pemeriksaan Rachmat

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sampai saat ini memang belum menerbitkan surat izin pemeriksaan terhadap anggota DPRD NTB atas nama H Rachmat Hidayat dan Abdul Kappi untuk diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD NTB.

Hal itu disebabkan karena sejauh ini belum ada surat permohonan dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang masuk ke meja Mendagri Mardiyanto.

Mendagri Mardiyanto melalui juru bicara Depdagri Saut Situmorang saat dikonfirmasi JPNN di Jakarta, Selasa (6/1), mengakui sampai saat ini belum ada surat permohonan yang masuk dari pihak Kejagung ke Depdagri terkait pemeriksaan sebagai tersangka terhadap anggota DPRD NTB atas nama H Rachmat Hidayat dan Abdul KappiSehingga, pihak Depdagri dalam hal ini Mendagri Mardiyanto belum bisaa menerbitkan surat izin pemeriksaan itu, karena belum ada dasarnya.

Dijelaskan, jika saja pihak Kejagung telah melayangkan surat permohonan, tentu pihak Depdagri tidak akan tinggal diam

BACA JUGA: Tahanan Kota Dilantik jadi Anggota DPR

''Kalau memang ada surat permohonan dari Kejagung masuk ke sini (ke Depdari, Red) pasti kami akan meresponnya dengan cepatTapi, sampai saat ini belum ada surat permohonan yang masuk,'' kata Saut Situmorang.

Kesigapan pihak Depdagri dalam merespon surat permohonan yang masuk, terbukti ketika pihak Kejagung mengirim surat permohonan pemeriksaan terhadap 11 anggota DPRD NTB, termasuk di dalamnya H Rachmat Hidayat dan mantan Gubernur NTB HL Serinata Cs untuk diperiksa oleh pihak Kejati NTB sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD NTB.

Pihak Depdagri pun kata Saut, langsung menurunkan surat izin pemeriksaan atau surat perihal persetujuan tertulis melakukan tindakan penyidikan terhadap 11 anggota DPRD NTB sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD NTB

BACA JUGA: Rizal Ramli Resmikan Rumah Perubahan

''Ini nomor suratnya; X.161.52/133/SJ tertanggal 16 September 2008, yang ditujukan kepada Kejagung perihal persetujuan tertulis melakukan tindakan penyidikan terhadap 11 anggota DPRD NTB sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD NTB,'' ungkapnya.

Pada prinsipnya, tegas Saut, pihak Depdagri tetap memberikan persetujuan jika memang ada permintaan atau permohonan dari pihak KejagungKarena, hal itu sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan pasal 53 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Ironisnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji melalui Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Jasman Pandjaitan saat dikonfirmasi JPNN di Jakarta, Selasa (6/1), justru mengaku tidak tahu-menahu soal surat permohonan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap anggota DPRD NTB atas nama H Rachmat Hidayat dan Abdul Kappi yang dikirim ke pihak Depdagri

BACA JUGA: Masa Tahanan JRR Bakal Diperpanjang

Padahal, pihak Kejati NTB telah berkali-kali melayangkan surat permohonan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap H Rachmat Hidayat dan Abdul Kappi ke pihak Depdagri melalui Kejagung.

''Kalau memang ada surat dari Kejati NTB pasti kita teruskan ke DepdagriTapi, sejauh ini belum ada kok,'' kata Jasman Pandjaitan.(sid/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Sulut Komit Kawal Pemilu