jpnn.com, JAKARTA - Kemendagri belum memperoleh laporan apakah ada aparat sipil negara (ASN) yang tidak netral pada penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada 2018, yang digelar serentak di 171 daerah pada 27 Juni lalu.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemerintah sampai saat ini masih menunggu laporan dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
BACA JUGA: PDIP Curigai Korporasi Raksasa Danai Politik Uang di Lampung
"Kami belum bisa mendeteksi sejauh mana keterlibatan ASN yang tidak netral atau melakukan hal-hal yang tidak benar dalam kerangka pilkada. Tapi secara prinsip pilkada ini lancar, sukses dan aman," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (2/7).
Mantan Sekjen DPP PDIP ini juga mengakui partisipasi pemilih pada pilkada kali ini belum sesuai target yang sebelumnya ditetapkan KPU.
BACA JUGA: Dugaan Kecurangan Warnai Pilwako Cirebon, Ini Indikasinya
Sebelumnya penyelenggara menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. Namun realisasinya hanya 73,24 persen.
"Walaupun partisipasi tidak mencapai harapan KPU dan kita semua, tapi masalah yang berkaitan dengan politik uang kecil sekali. Kemudian kampanye-kampanye di daerah saya kira sudah cukup bagus yakni adu program, adu konsep, adu gagasan," ucapnya.
BACA JUGA: ADKASI: Politik Uang Marak di Pilkada Serentak 2018
Kemendagri kata Tjahjo kemudian, saat ini sedang mempersiapkan pelantikan para kepala daerah terpilih yang nantinya secara resmi diumumkan oleh KPU di masing-masing tingkatan.
"Pelantikan gubernur terpilih mungkin ada dua tahap yang akan dilaksanakan langsung di Istana oleh presiden. Sementara untuk bupati/wali kota mungkin ada tiga tahap. SK (pelantikan bupati/walikota) dari saya, yang melantik gubernur. Kalau ada gubernur yang tidak bisa melantik, akan kami lantik di Kemendagri," pungkas Tjahjo. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Tampik Klaim Kemenangan NasDem di Pilkada
Redaktur & Reporter : Ken Girsang