Mendagri Cemaskan 2 Pulau di Kepri

Kamis, 11 November 2010 – 02:42 WIB

JAKARTA - Dua pulau di wilayah Kepulauan Riau termasuk dalam daftar pulau yang berpotensi diklaim oleh negara lainDua pulau itu adalah Pulau Sekatung di Kabupaten Natuna dan Pulau Nipa di Kota Batam

BACA JUGA: Waspadai Infeksi Dera Korban Bencana

Keduanya termasuk dalam 12 pulau terluar milik Indonesia yang rawan dipersoalkan oleh negara lain.

Karenanya, pemerintah telah memasukkan Pulau Sekatung dan Pulau Nipa sebagai pulau yang diprioritaskan untuk dikelola
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gamawan Fauzi, saat ditemui di sela-sela persiapan Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Jakarta, Rabu (10/11).

"Pulau Sekatung dengan letaknya di Laut China Selatan berpotensi diklaim tidak hanya oleh satu negara lain, tetapi bisa dua atau tiga negara sekaligus," ujar Gamawan

BACA JUGA: Sehari Satu Gempa Guncang Nusantara

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu lantas memperlihatkan lokasi pulau di daerah lain yang juga rawan diklaim seperti Pulau Rondo di Nangroe Aceh Darussalam, Pulau Berhala di Selat Malaka yang masuk wilayah Sumatera Utara, Pulau Sebatek di Kalimantan Timur, Pulau Miangas, Marore dan Marapit di Sulawesi Utara, Pulau Fanildo di Papua, serta Pulau Dana dan Pulau Batik di NTT.

Pada kesempatan itu Gamawan juga mengatakan, hari ini 12 gubernur dan 46 Bupati/walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain dikumpulkan di Jakarta untuk ikut lokakarya
Menurut Mendagri, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara fokus dan tersistem.

"Wilayah perbatasan itu bukan dapur lagim tetapi sudah kita jadikan beranda

BACA JUGA: Sektor ESDM, Sumbang Rp21,5 M

Beranda itu ibarat teras yang harus kita kelola dan kita perindah," ucap Mendagri.

Untuk itu, BNPP tengah menyusun rancangan besar dan rencana induk tentang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasanNantinya, disain besar pengelolaan perbatasan itu akan menjadi panduan bagi seluruh sektor dan kepala daerah yang terlibat dalam pengelolaan batas.

"Disain besar meliputi arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan hingga 25 tahun, sedangkan rencana induk mencakup kegiatan lima tahunKarena itu kita ingin mendapat masukan dari daerah tentang itu," imbuh Gamawan.

Ditambahkan pula, BNPP yang resmi terbentuk pada 17 September 2010 lalu terdiri dari berbagai kementrian dan lembagaTugas BNPP antara lain mengelola batas wilayah Indonesia dengan negara lainnya, khususnya wilayah darat sepanjang 3.032 km dan wilayah laut yang terdiri dari 92 pulau-pulau kecil terluar.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 76 Genset Disiagakan di Pengungsian


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler