jpnn.com - JAKARTA - Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan unsur intilijen menggelar rapat koordinasi nasional (rakornis) untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, kerja sama ini untuk menjalin kerja sama agar menciptakan pilkada aman dan damai.
BACA JUGA: Janjikan Bantuan Rp 10 Juta untuk Masjid, Petahana Dipanggil Panwaslu
"Bagaimana intelijen bisa dikoordinasi dan sinkronisasi dengan BIN. Kemudian intelijen kejaksaan, dan kesbangpol yang punya jaringan," kata dia di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11).
Dia menuturkan, kerja sama antar institusi merupakan faktor penting dalam menyukseskan pilkada yang melibatkan 101 daerah.
BACA JUGA: Golkar Konsisten Dukung Petahana
"Stabilitas daerah itu kuncinya agar pembangunan bisa sukses. Kemudian mencermati perkembangan dinamika di daerah," imbuh dia.
Dalam kesempatan ini, Kemendagri menyampaikan sejumlah data tingkat kerawanan penyelewengan dana penyelenggara daerah kepada intelijen.
BACA JUGA: Sentra Gakkumdu untuk Maksimalkan Sanksi Pidana Dalam Pilkada
Sedangkan, intelijen Polri lebih memetakan daerah berdasarkan tingkat kerawanan konfliknya.
"Kami cuma menyampaikan area rawan korupsi, dana hibah bansos, retrebusi, dan pajak. Dagri kan bentuk jaringannya, forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan. Camat tidak bisa berdiri sendiri ada babinsa, babinkamtibmas," jelas dia.
Selain itu, dalam forum juga dibahas langkah preventif agar pilkada berjalan lancar.
Yaitu dengan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah.
"Petakan daerah-daerah yang bisa timbulkan gejolak, ada 101 daerah pilkada. Tapi fokusnya sekarang cuma DKI. Banten sepi, demikian Gorontalo dan Belitung. Tapi, 101 daerah itu harus dicermati dengan baik," tandas dia. (Mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mas Agus Disarankan Jauhi Pencitraan ala SBY
Redaktur : Tim Redaksi