jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengajak seluruh kepala daerah berperan maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2014.
Salah satunya dengan mendukung penuh kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga trend penurunan pemilih yang terjadi dalam tiga kali pemilu terakhir, tidak terus berlanjut.
BACA JUGA: Bahas Lapas, DPR Gelar Rapat Tertutup
"Pada pelaksanaan pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen. Namun pada pemilu 2004, menurun dengan hanya 84 persen dan pada pemilu 2009 hanya 71 persen," ujar Gamawan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 di Jakarta, Senin (26/8).
Selain itu trend penurunan tingkat partisipasi pemilih menurut Gamawan, juga terlihat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sepanjang tahun 2010-2013. Di mana hanya menyentuh level 50-70 persen.
BACA JUGA: Menteri Minta PNS tak Tambah Libur di Hari Kejepit
"Jadi melihat fakta ini, ada keinginan pemerintah untuk mengangkat lagi partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui rapat koordinasi sebagai salah satu sarana bagi pemerintah untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis, aman, tentram," ujarnya
Gamawan meminta seluruh kepala daerah dapat melakukan berbagai langkah sosialisasi, agar masyarakat menyadari betapa pentingnya arti pelaksanaan pemilu bagi Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Giliran Nazaruddin Diperiksa untuk Anas
"Pemilih cerdas harus terus disosialisaikan sehingga dapat terpilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, demi terselanggaranya penyelenggara pemerintah yang baik," katanya.
Langkah sosialisasi sangat diperlukan, karena satu kecamatan saja tidak mendapat kartu pemilih, maka efek yang ditimbulkan menurut Gamawan, sangat besar bagi keberlangsungan Indonesia ke depan. Apalagi mengingat Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang sangat besar.
"Karena itu harus ada jaminan di setiap pelosok daerah, pemilu dapat terlaksana dengan baik. Kami sudah katakan (pemerintah daerah) prinsipnya membantu apa yang diperlukan penyelenggara. Tidak boleh berinisiatif sendiri. Kita akan membantu apa yang diminta KPU," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Diminta Klarifikasi Hasil Audit BPK
Redaktur : Tim Redaksi