jpnn.com - jpnn.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat suara terkait indikasi jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebelas daerah, seperti yang diungkap Komisioner KASN Nuraida Mokhsen, Jumat (6/1) kemarin.
"Kalau sudah ada bukti yang cukup, silakan segera dilaporkan detailnya ke KPK," ucap Tjahjo, di Jakarta, Sabtu (7/1)
BACA JUGA: KPK Masih Dalami Peran Anak Bupati Klaten
KASN kata Tjahjo, juga dapat melaporkan temuan ke tim sapu bersih pungutan liar. Sehingga baik KPK maupun tim saber pungli, bisa segera mengambil tindakan yang dibutuhkan.
"Saya sebagai Mendagri yakin, para kepala daerah punya komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih berwibawa. Soal masih ada yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait jual beli jabatan misalnya, itu risiko, salah sendiri. Kan sudah tanda tangan pakta integritas," kata Tjahjo.
BACA JUGA: KPK Buka Peluang Panggil Paksa Bupati Buton
Sebelumnya KASN melaporkan, praktik jual beli jabatan terindikasi di sebelas daerah. Sayangnya Komisioner KASN Nuraida Mokhsen tak merinci lebih jauh daerah-daerah tersebut. Namun diketahui, baru-baru ini Bupati Klaten, Jawa Tengah Sri Hartini terjerat OTT KPK karena dugaan suap jual beli jabatan.
Nuraida menyatakan, pihaknya masih akan melakukan pengawasan lanjutan terhadap proses perekrutan PNS di sebelas daerah tersebut. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Bos Cyrus Network Serahkan Duit Ratusan Juta ke KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri: Ulah Bupati Katingan Cederai Wajah Birokrasi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang