JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengungkapkan keprihatinannya mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di APBD-APBD, yang mengalahkan alokasi belanja publik. Dengan kata lain, hanya sedikit dana APBD yang dipergunakan untuk anggaran pembangunan.
Hanya saja, Gamawan mengaku tidak berani membuat aturan yang mematok berapa persen maksimal dana APBD yang harus dialokasikan untuk belanja pegawaiAlasannya, kondisi APBD masing-masing daerah berbeda-beda.
"Nggak bisa kita sama ratakan
BACA JUGA: Dua Tahun, Tak Ada Izin Pemeriksaan Kada
Buat aturan itu nggak bisaBACA JUGA: Penahanan Eks Wako Siantar Tunggu Waktu
Tapi provinsi lain tidak bisa karena APBD-nya kecil," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (13/4).Yang bisa dilakukan, lanjut Gamawan, selalu mengingatkan para gubernur dan ketua DPRD provinsi, agar cermat melihat postur APBD, berapa alokasi untuk belanja pegawai, berapa untuk belanja publik
Salah satu cara untuk menekan belanja pegawai, lanjut Gamawan, penambahan jumlah pegawai harus seminimal mungkin
BACA JUGA: Gagal jadi PNS, Honorer Diangkat sebagai PTT
"Kalau masih ditambah juga pegawai, dengan beban aparatur yang besar, itu biaya pembangunan, modal dan belanja barang, akan makin kecil," bebernya."Karena itu jangan suka menambah aparatur, termasuk honorAkhirnya seperti jambi, 60 persen untuk belanja aparatur," imbuhnya.
Cara lain, pemda harus menekan tunjangan daerah untuk pejabatnya. Gamawan menyebut, ada sekda yang mendapatkan tunjangan Rp50 juta. Itu belum masuk tunjangan jabatan"Gaji menteri saja Rp19,5 juta," kata Gamawan(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi PPP Didakwa Terima Suap dari OB
Redaktur : Tim Redaksi