Mendagri Tito Karnavian Minta Rp 1,275 Triliun Lagi

Rabu, 24 Juni 2020 – 16:58 WIB
Mendagri Tito Karnavian (kanan). Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajukan permintaan anggaran tambahan cukup besar untuk RAPBN 2021, yakni sebesar Rp 1,275 triliun.

Usulan disampaikan Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Rabu (24/6).

BACA JUGA: Kalau Bu Khofifah Tidak Bisa, Pak Tito Karnavian Turun Tangan

Forum itu antara lain beragendakan pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA/2021 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

Awalnya, Tito menjelaskan dalam penyusunan RAPBN 2021, Kemendagri mengusulkan pagu indikatif senilai Rp 5,8 triliun, tetapi hanya Rp 3,2 triliun yang diakomodir di pagu indikatif Kementerian Keuangan dan Bappenas.

BACA JUGA: Mendagri Minta Publik Tak Pilih Calon Petahana yang Kedodoran Hadapi Corona

"Kemudian berdasarkan surat menkeu dan bappenas tanggal 8 Mei 2020, pagu indikatif belanja K/L (Kemendagri) ditetapkan Rp 3,2 triliun," ujar Tito.

Dia memaparkan bila dilihat dari kelompok belanja, maka pagu indikatif Kemendagri itu terdiri dari belanja operasional Rp 1,29 triliun, belanja pegawai Rp 885 miliar, belanja non-operasional Rp 1,9 triliun, belanja modal Rp 129 miliar dan belanja barang 1,74 triliun.

BACA JUGA: Komisi V Soroti Penyusunan Anggaran Kemenhub dan Kementerian PUPR

Setelah memerinci lebih detail pagu indikatif itu untuk masing-masing pos anggaran per direktorat jenderal, mantan Kapolri itu kemudian mengajukan penambahan anggaran yang dibutuhkan.

"Untuk program kegiatan 2021, kami mengajukan tambahan sebanyak Rp 1,275 trilun," kata Tito.

Tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk Ditjen Polpum sebesar Rp 21 miliar, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Rp 41 miliar, Ditjen Otda Rp 59 miliar, Ditjen Pembangunan Daerah Rp 15 miliar, Ditjen Bina Keuangan Daerah Rp 11 miliar, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Rp 53 miliar.

Kemudian untuk Badan Litbang Rp 15 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp 70 miliar, Ditjen Dukcapil dengan 9 program sebanyak Rp 790 miliar, Kesetjenan Rp 112 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 1,5 miliar, dan IPDN Rp 88 miliar.

Dengan adanya usulan penambahan itu, total proyeksi pagu indikatif untuk Kemendagri pada 2021 adalah Rp 4,479 triliun.

"Jadi kami mohon dukungan dari komisi dua kiranya bisa dipenuhi oleh banggar maupun pemerintah. Namun sekali lagi, tentu mempertinbangkan kemampuan dan keuangan negara," tandasnya. (fat/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler