jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat dan memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
Mendagri Tito mengatakan percepatan itu perlu dilakukan, mengingat tahun anggaran 2021 akan segera berakhir.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Para Gubernur Percepat Realisasi Belanja Daerah
"Waktu yang tinggal 1 bulan ini seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD 2021," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/11).
Dia menyatakan bahwa percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan APBN 2022 Fokus 6 Prioritas, Belanja Kesehatan Jadi yang Utama
Sama halnya dengan APBN, realisasi belanja APBD juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Sebab, ujar Tito, belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Pesan dari Mendagri Tito Buat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
Dampaknya, kata dia, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat.
Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November 2021, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional sebesar Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen.
Angka itu masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada tahun 2020 dalam kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 837,18 triliun atau 67,98 persen.
"Untuk belanja provinsi pada tahun 2021 sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen, atau masih di bawah belanja provinsi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 258,05 triliun atau 70,70 persen," kata Tito.
Selain itu, belanja kabupaten pada tahun 2021 sebesar Rp 444,02 triliun atau 62,58 persen.
Capaian itu masih di bawah belanja kabupaten pada tahun 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun atau 66,92 persen.
Untuk realisasi belanja kota pada tahun 2021, baru mencapai Rp 99,94 triliun atau 60,89 persen.
Capaian tersebut juga masih di bawah belanja pada tahun 2020 yang mencapai Rp 104,79 triliun atau 66,41 persen.
Mendagri Tito menyebutkan sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah, di bawah 70 persen, yakni Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Kabupaten dengan realisasi belanja terendah, di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kupang, Muna, dan Takalar.
Sementara itu, kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen, yakni Kota Ambon, Balikpapan, Tanjung Balai, Banda Aceh, Bandar Lampung, Sorong, Bandung, Kota Banjar, dan beberapa kota lainnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy