jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian serius terhadap masalah di perbatasan di tanah.
Tito yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Oleh sebab itu, lanjut Tito, presiden peduli kepada isu perbatasan untuk mengentaskan permasalahan batas negara.
BACA JUGA: Menteri Anas Lapor ke Jokowi Soal Rencana Rekrutmen CASN 2024
“Pak Presiden ini sangat perhatian kepada masalah perbatasan dan itu bukan hanya klise omong-omong saja, betul-betul riil dilaksanakan,” kata Mendagri Tito dalam arahannya saat kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu (13/12).
Menurut Tito, perbatasan merupakan daerah yang rentan karena menjadi lalu lintas orang atau barang, baik jalur darat maupun laut.
BACA JUGA: Mendagri Tito Menilai PLBN Jagoi Babang Siap Diresmikan
Tito menyoroti pengungsi Rohingya berdatangan ke Aceh sebagai salah satu contoh masalah perbatasan yang muncul lewat jalur laut.
“Misal, laut di sebelah timur Sumatra, banyak pengungsi Rohingya masuk ke Aceh. Kemudian juga perbatasan laut di Sulawesi, sebelahnya dengan Filipina Selatan. Kemudian juga di perbatasan dengan Timor Leste dan Papua Nugini jalur lautnya rentan,” paparnya.
BACA JUGA: Gelar Operasi Pasar, Bea Cukai Sita 14.982 Batang Rokok Ilegal di Perbatasan RI-Malaysia
Untuk jalur darat, Tito menyoroti Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua yang berbatasan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan darat dengan Timor Leste.
Menurutnya, lalu lintas di daerah-daerah itu harus diawasi karena berpengaruh besar untuk kedaulatan negara. Kalau tidak bisa diawasi, kata dia, maka kemungkinan hal buruk masuk ke dalam negara.
"Ya kalau semuanya baik-baik, kalau seandainya tidak baik, terjadi lalu lintas orang yang ilegal, human trafficking (perdagangan orang), barang berbahaya narkoba, senpi (senjata api), bahan peledak dan penyelundupan yang berakibat ekonomi,” kata Tito.
Mantan Kapolri itu juga menyampaikan soal pemerataan pembangunan daerah perbatasan. Menurutnya, ketidakadilan pembangunan bisa mengikis nasionalisme sehingga negara melalui BNPP gencar memperhatikan hal itu.
“Nasionalisme berkurang akan rawan, spesifik negara kita membentuk badan yang menangani masalah perbatasan yang kompleks. Bandingkan dengan Singapura, mengurusi perbatasan mudah sekali satu pulau. Maka, (Indonesia) perlu dibentuk badan sendiri dan badan ini bersifat koordinatif,” katanya.
Mendagri Tito memimpin BNPP secara ex officio karena keanggotaannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Tugas utama BNPP, mengamankan batas wilayah negara dan memperjelas titik batas wilayah yang masih dalam sengketa dengan negara lain lewat dialog dan diplomasi. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi