Mendagri Tjahjo Kumolo: Pancasila Sudah Final Bagi Indonesia

Kamis, 01 Juni 2017 – 13:45 WIB
Sejumlah pegawai Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri berfoto bersama di sela mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6). Foto: istimewa for JP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Dalam sambutannya, Tjahjo menyatakan peringatan Hari Pancasila dilakukan untuk menegaskan kembali proses ketatanegaraan Indonesia yang telah diproklamirkan dan disepakati bersama‎. Yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

BACA JUGA: Teken MoU Penguatan Ideologi Pancasila dengan 63 Rektor, KPI, dan Dewan Pers

"Tadi pagi ‎ Bapak Presiden telah memimpin upacara di Gedung Pancasila. Beliau menegaskan, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah final bagi Indonesia yang merdeka," ujar Tjahjo.

Karena itu, kata Tjahjo, setiap keputusan terkait politik, pembangunan, maupun kebijakan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus mampu menjabarkan butir-butir dari lima sila dalam Pancasila.

BACA JUGA: Laporan Tim Deteksi Dini Harus Terperinci

Baik itu di tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

‎Menurut Tjahjo, dalam kesempatan kali ini kemendagri atas nama pemerintah pusat mengundang sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta.

BACA JUGA: Direktur Poldagri: Usai Pilkada 2018, Masuk Tahapan Pemilu 2019

Tujuannya, untuk menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai penguatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara.

"Kemendagri sebagai poros pemerintahan punya komitmen dan sudah menyampaikannya ke seluruh pemerintah daerah, agar dalam menjabarkan putusan politik pembangunan di daerah melibatkan perguruan tinggi," kata Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, hal ini penting disampaikan agar kebijakan politik pembangunan yang ada lebih memahami kultur budaya, aspek pemertaan dan keadilan untuk kemaslahatan daerah masing-masing. (gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Polpum: 171 Badan Kesbangpol Harus Perkuat Tim Deteksi Dini


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler