JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengaku belum menerima laporan dari para kepala daerah terkait jaringan gerakan Negara Islam Indonesia (NII)Mantan gubernur Sumbar itu yakin, jaringan NII belum meluas
BACA JUGA: Golkar Yakin Mampu Bina Anak Panji Gumilang
Dia belum berani memastikan ada tidaknya anggota PNS di daerah yang menjadi anggota NII, sebelum menerima laporan resmi dari kepala daerah.
"Sebaiknya kita tunggu laporan daerah
Seandainya ada PNS yang terlibat, maka akan diberi sanksi setelah terbukti memang ada keterlibatan
BACA JUGA: Demokrat Hanya Sumbang Buku ke Al Zaytun
"Kalau ada unsur pelanggaran disiplin, ya kita tindakDikatakan, jika sudah ada laporan dari kepala daerah, maka itu akan dijadikan bahan untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan
BACA JUGA: DPP Demokrat Akui Bantu Al Zaytun
"Ini bahan kita untuk rapat kordinasi," ujar Gamawan.Sebelumnya, Jumat (29/4), Gamawan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh gubernur, bupati dan walikota hingga camat diminta untuk mengidentifikasi kemungkinan ada jaringan NII di daerah
Perintah Mendagri Gamawan Fauzi ini menyusul pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mengaku mendapat laporan adanya anggota NII yang menjadi PNS.
"Kita sudah minta ke daerah identifikasi apa betul ada, karena ada pernyataan Bu Atut," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (29/4)(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Terima Laporan Dugaan Pemerasaan oleh Kajari
Redaktur : Tim Redaksi