jpnn.com, SUBANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11).
Dua menteri itu ingin memastikan warga terdampak ekonomi akibat covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.
"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," ujarnya.
Gus Menteri, sapaan karib Abdul Halim mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah.
BACA JUGA: Mendes Halim Meminta Harga Tol Laut Dievaluasi Agar Lebih Murah
Dia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.
"Hampir setiap hari saya ditelepon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY tersebut.
BACA JUGA: Mendes PDTT Gaungkan Penggunaan Batik Hingga ke Desa Selama Sebulan
Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi bisa menyalurkan BLT.
Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.
"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.
"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya. (adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia