jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).
Pasalnya, ketiga organisasi tersebut sudah lama menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan serta punya pengalaman puluhan tahun dalam mengelola pendidikan.
BACA JUGA: Nekat Terima Telepon Sambil Berkendara, Lihat yang Dialami Mahasiswa Ini
"Kalau tiga organisasi besar ini tidak gabung bisa-bisa target POP tidak tercapai. Makanya saya mohon dengan sangat agar kembali bergabung dengan POP Kemendikbud. Bantu kami menemukan formula yang tepat untuk pendidikan kita," kata Nadiem dalam acara Live Streaming Mata Najwa di Trans 7, Rabu (5/8) malam.
Dia menegaskan sudah melakukan revisi dalam POP. Pertama, tidak memasukkan dana hibah dalam POP. Organisasi pendidikan swasta yang dibiayai dana korporasi tidak mendapatkan dana APBN. Mereka harus membiayai sendiri.
BACA JUGA: Kabar Terkini Soal Nasib Sejumlah Jaksa Terduga Pemeras Puluhan Kepala Sekolah SMP di Inhu
Kemudian, untuk pelaksanaan di jadwalkan kembali lantaran dana Rp595 miliar tidak mungkin terserap dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi Kemendikbud melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami lagi mengevaluasi pelaksanaan POP ini. Kemungkinan diundur pada Januari 2021 karena organisasi penggerak akan kesulitan dalam melaksanakan programnya," terangnya.
BACA JUGA: Mohon Maaf, Mas Menteri Nadiem Minta Muhammadiyah & NU Ikut POP Lagi
Dia berharap dengan rencana penundaan POP pada Januari 2021 bisa membuat Muhammadiyah, NU, dan PGRI bergabung lagi.
BACA JUGA: Nekat Terima Telepon Sambil Berkendara, Lihat yang Dialami Mahasiswa Ini
"Kami butuh ilmu dari Muhammadiyah, NU, dan PGRI untuk diimplementasikan sebagai program nasional," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad