jpnn.com, JOMBANG - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengunjungi Pondok Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Rabu (27/6).
Muhadjir disebut-sebut meminta dukungan pihak ponpes terkait full day school.
BACA JUGA: PBNU: Serangan ke Mapolda Sumut Bukan Jihad
Pengasuh Ponpes Mambaul Ma'arif KH. Abdul Salam Shohib menyambut baik semangat silaturahmi Muhadjir.
Namun, pria yang karib disapa Gus Salam itu mengatakan bahwa pihaknya menolak gagasan full day school.
BACA JUGA: Muslim Bidin: Sekolah Tetap Bisa Terapkan Full Day School
"Ya, sejauh ini kami melihat kedatangan Mendikbud hanya silaturahmi biasa. Kalaupun 'silaturahmi' dibumbui dengan meminta dukungan untuk full day school tidak ada masalah. Yang jelas, kami tetap menolak diterapkan full day school," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis kepada JPNN.
Senada dengan Gus Salam, anggota Komisi X FPKB DPR RI Lathifah Shohib juga menyambut baik kunjungan Muhadjir ke Denanyar.
BACA JUGA: Duh, Konon Hanya 15 Persen Guru PNS Layak Mengajar
"Kami tentu bangga kedatangan Pak Menteri, semoga silaturahmi ini membawa berkah bagi perkembangan Pondok Pesantren, khususnya Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang," ujar Lathifah.
Terkait FDS yang menuai pro dan kontra, Lathifah berharap kebijakan tersebut tidak kembali diwacanakan oleh Mendikbud.
"Sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti yang sudah disepakati dalam pertemuan dengan presiden, MUI, NU, dan Muhammadiyah," kata Lathifah.
"Semoga dengan kunjungan silaturahmi ini, menteri mengetahui sistem yang diterapkan dalam proses pembelajaran di pondok pesantren," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderan PBNU Hery Haryanto Azumi mengapresiasi sikap tegas Ponpes Denanyar.
Hery menganggap full day school akan berdampak buruk pada madrasah diniyah yang selama ini dijalankan oleh ponpes.
Menurut pria yang pernah menimba ilmu agama di Ponpes Denanyar, madrasah diniyah sudah terbukti punya peran penting menangkal radikalisme dari hulu.
"Karena di madrasah diniyah sangat efektif dalam membangun karakter generasi bangsa," tuturnya.
Nah, jika pemerintah saat ini ingin membuat rumusan untuk membangun karakter bangsa, kata Hery, kalangan pesantren bersedia membantu presiden merumuskan payung hukum kebijakan tersebut.
"Dengan begitu, kebijakan yang akan dikeluarkan nanti, lebih sesuai seperti yang diharapkan," pungkas sekjen PP Majelis Dzikir Hubbul Wathan itu. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sayang, Pak Muhadjir Kurang Lihai Mengomunikasikan Ide Full Day School
Redaktur & Reporter : Ragil