jpnn.com, BATAM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terkait penundaan pendidikan berkarakter oleh Presiden Joko Widodo.
Sebab, menurut Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin, tentu ada pertimbangan presiden dengan menunda pelaksanaan pendidikan lima hari yang merupakan implementasi dari full day school (FDS tersebut.
BACA JUGA: Bea Cukai Batam Amankan Jutaan Batang Rokok Tanpa Cukai
Namun demikian, kata Muslim, sekolah yang sudah siap baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitas penunjang FDS bisa saja menerapkan FDS.
Sedangkan untuk di Batam sendiri, Muslim mengakui hal itu sulit untuk diterapkan karena sekolah banyak yang menerapkan belajar dua shift, selain itu satu kelas juga diisi 40-45 siswa.
BACA JUGA: BNN Gelar Tes Urine Para Pengemudi Transportasi Massal, 8 Positif Narkoba
"Dari hal ini saja kita sudah tidak siap," ujarnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Mengenai sekolah yang telah menerapkan FDS, pria Kelahiran Rempangcate ini mengatakan, itu merupakan percontohan dan ditunjuk langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara persyaratan mereka memenuhi FDS.
BACA JUGA: Dor, Pelaku Perampokan Modus Gembos Ban Ambruk Ditembak
"Itu kita serahkan ke Kementerian, tapi sejauh ini mereka tetap boleh melanjutkan karena memenuhi standar," sebut pria 59 tahun ini.
Kepala SDN 006 Sekupang, Wan Kasmawati mengatakan tahun ini akan tetap menerapkan sistem penguatan pendidikan berkarakter atau FDS. Hal ini setelah mendapat kepastian dari Kemendikbud bahwa sekolah yang dipilih dan dinilai mampu serta memenuhi persyaratan FDS boleh melanjutkan sistem FDS.
"Semalam (Senin) langsung dikabari orang Kemendibud. Jadi tak ada masalah jika tetap lanjut, karena secara rasio kami memenuhi yakni 28 siswa satu kelasnya," kata Wan.
Menurutnya, sekolah yang dipimpinnya merupakan sekolah yang ditunjuk langsung sebagai percontohan untuk pelaksanaan FDS oleh Kemendikbud sejak tahun 2015 lalu.
Sejauh ini pelaksanaan FDS di SDN 006 Sekupang masih berjalan lancar, aman, dan tidak ada keluhan dari orangtua. Sistem pendidikan lima hari ini membuat semua pelajaran tuntas di sekolah, sehingga siswa tidak lagi memiliki pekerjaan rumah (PR) yang biasanya diberikan oleh guru.
Tahun ini penerimaan siswa masih dilakukan mengikuti FDS, yakni masing-masing kelas hanya diisi 28 siswa, dan belajar satu shift. "Kami tidak ada dua shift. Kami masih ikut regulasi dari Kemendikbud," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Kota Batam, Hernowo mengatakan, saat ini ada beberapa sekolah yang telah menerapkan FDS tersebut, selain SDN 006 Sekupang, ada SMPN 42, SMPN 6, dan Sekolah Taman Siswa. "Ya baru itu saja yang menjalankan," kata Hernowo.
Sebenarnya, kata dia, selama ini sudah banyak sekolah swasta yang hanya belajar lima hari, dan Sabtu libur, dan itu tidak ada masalah. Cuma, kebijakan yang seperti ini tentunya tidak bisa diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, misalnya Batam karena masih banyak sekolah yang belajar dua shift.
"Penerapan FDS juga tergantung dari kesiapan sekolah. Untuk sekarang Batam masih belum bisa diterapkan," ucapnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono menilai, penundaan kebijakan FDS menjadi pemikiran yang bijaksana mengingat tidak semua daerah siap melaksanakan program sekolah lima hari tersebut. "Kita sepakat ditunda. Masih banyak daerah yang kekurangan kelas baru, sehingga memanfaatkan masuk pagi dan siang," kata Djoko kemarin.
Dia menyebutkan, tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang sama. Bahkan, masih ada sekolah yang menumpang di sekolah lain, sehingga menjadi kendala penerapan FDS. "Jadi banyak kendala. Beda daerah beda pula masalahnya," tutur Djoko.
Saat ini, lanjut dia, masih banyak siswa sepulang sekolah, sore harinya belajar agama. Ini pula diakui Djoko, dikhawatirkan orangtua siswa kalau program ini diterapkan, anaknya tidak punya waktu lagi untuk belajar agama di sore hari. "Dan menurut saya memang level presiden yang harus ambil alih kebijakan ini. Apalagi dampaknya pada seluruh murid dan orangtua seluruh Indonesia," tuturnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Riky Indrakari mengaku sekolah lima hari efektif dilaksanakan jika tidak ada lagi sekolah yang menerapkan double shift. Kebijakan ini dinilai tepat guna meningkatkan efeksitifitas dan efisien pembelajaran.
"Belajar lima hari ini bukan untuk mengurangi jam belajar siswa, tapi menambah jam belajar dengan mengikuti kegiatan penanaman pendidikan karakter," tuturnya.
Lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Belajar formal setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. "Jadi waktu diisi dengan belajar dan siswa dapat terhindar dari pengaruh negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan tawuran," tambahnya. (rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 12 Titik Lahan Telantar Bakal Dibangun Properti
Redaktur & Reporter : Budi