jpnn.com - JAKARTA - Permintaan Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Indonesia agar pemerintah menutup sembilan sekolah yang disinyalir bekerja sama dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) ditolak.
Penolakan itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat meninjau Sekolah Kharisma Bangsa, Jumat (29/7).
BACA JUGA: WWF Indonesia luncurkan Kampanye #DoubleTigers
"Kami tidak akan menutup sembilan sekolah yang diminta Kedubes Turki di Indonesia, salah satunya Kharisma Bangsa. Sekolah ini merupakan aset bangsa, jadi tidak boleh ditutup," tegas Muhadjir kepada wartawan.
Penutupan, menurut Muhadjir, hanya akan dilakukan pemerintah kalau ditemukan unsur-unsur kurikulum meresahkan masyarakat maupun peserta didik.
BACA JUGA: Ingat, Luar Negeri Tak Usah Neko Neko soal Wiranto
"Saya sudah konfirmasi ke yayasan, kerja sama dengan Turki sudah lama berakhir. Jadi mereka tidak ada kaitan dengan gerakan Gulen," tegasnya.
Manajemen sembilan sekolah kerja sama Turki-Indonesia itu sudah angkat bicara setelah tudingan dari Kedubes disebar melalui situs resmi dan laman Facebook mereka Kamis (28/7) lalu. Pihak yayasan menyesalkan tudingan itu karena mengesankan sekolah-sekolah unggulan yang mereka kelola sebagai lembaga radikal. Menurut yayasan, banyak pelajar di Kharisma Bangsa hingga Sekolah Kesatuan Bangsa memiliki prestasi mencolok, baik akademik maupun non-akademik.
BACA JUGA: Guru Besar UI Yakin Penundaan 10 Terpidana Mati Bukan karena Intervensi
"Kami tegaskan bahwa sekolah-sekolah kami tidak pernah mengajarkan kekerasan apalagi kegiatan yang mengarah kepada tindakan terorisme," kata Ari Rosandi mewakili SMA Pribadi Depok dan delapan sekolah lainnya lewat klarifikasi tertulis.
Kerja sama sembilan sekolah tersebut dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD) terjalin selama 20 tahun. Namun sejak 1 November 2015 kerja sama pendanaan itu berakhir.
Desakan pada pemerintah Indonesia ini merujuk Dekrit Presiden Erdogan yang diteken pada 23 Juli lalu. Atas dasar beleid tersebut, pemerintah Turki menutup 1.043 sekolah swasta, 1.229 yayasan, serta 15 universitas di seluruh negeri. Semua lembaga itu dilarang beroperasi karena didanai oleh Gerakan Gulen yang disebut dalang kudeta militer.
Kedubes Turki meminta Indonesia bersolidaritas untuk ikut menutup sekolah-sekolah pernah terkait PASIAD. "Langkah menutup sekolah-sekolah sejenis sudah dilakukan oleh negara-negara mitra Turki, di antaranya oleh Yordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger," tulis Kedubes Turki di situs resminya. (esy/jpnn)
Sembilan lembaga pendidikan di Indonesia yang dipersoalkan Pemerintah Turki:
1. Pribadi Bilingual Boarding School, Depok
2. Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung
3. Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan
4. Semesta Bilingual Boarding School, Semarang
5. Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta
6. Sragen Bilingual Boarding School, Sragen
7. Fatih Boy’s School, Aceh
8. Fatih Girl’s School, Aceh
9. Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengin Hapus Hukuman Mati? Simak Nih Pendapat Pakar
Redaktur : Tim Redaksi