jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (AMSAK) siang tadi (11/2) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Koordinator AMSAK, Taufan Aljazuli menyatakan, Presiden Jokowi akan menyalahi konstitusi jika tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, BG -inisial untuk Budi Gunawan- secara konstitusi telah disetujui DPR untuk menjadi Kapolri.
BACA JUGA: Badrodin Curiga Ada Pihak Adu Domba Polri dengan KPK
“Tidak ada alasan sahih untuk tidak melantik beliau (Budi Gunawan, red). Secara konstitusi, Komjen Budi Gunawan sudah sah untuk dilantik sebagai Kapolri karena telah disetujui oleh DPR," kata Taufan saat orasi.
Ia lantas mengingatkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang mengatur bahwa presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujan DPR. Sebelumnya, Jokowi sudah mengusulkan nama Budi sebagai calon Kapolri ke DPR. Menanggapi usulan presiden, DPR pun memberikan persetujuan atas Komjen BG untuk menjadi Kapolri menggantikan Sutarman.
BACA JUGA: Atasi Banjir Datang, Menhut Janji Bedah Hulu Citarum dan Ciliwung
"Dengan kata lain, pelantikan Komjen Budi Gunawan mutlak dilakukan Jokowi sebagai presiden demi menjalankan konstitusi. Untuk itu, kami mendesak presiden agar menghormati konstitusi dan keputusan yang diambilnya itu, dengan cara melantik Komjen Budi Gunawan segera," kata dia.
Adapun soal penetapan Komjen BG sebagai tersangka oleh KPK, Taufan menilainya merupakan tindakan kriminalisasi belaka yang tak ada kaitannya dengan pelantikan. Alasannya, BG hanya korban dari aktivitas politik praktis oknum tertentu yang sengaja ingin menjegal langkahnya.
BACA JUGA: Pakar Hukum Ini Ingatkan Jokowi Harus Lantik Budi Gunawan
"Kini, pilihan itu ada di tangan Jokowi. Pelantikan Komjen Budi Gunawan adalah satu-satunya pilihan bagi Jokowi sebagai bentuk penghormatan beliau terhadap konstitusi, dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambilnya," tukasnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah PDIP Diuntungkan Pilkada September 2015
Redaktur : Tim Redaksi