jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian menilai kepentingan negara atau rezim mendominasi perspektif keamanan.
Menurut dia, hal itu mengakibatkan maraknya pelanggaran HAM yang mengatasnamakan stabilitas keamanan.
BACA JUGA: KontraS Kecam Keputusan Jokowi Mengangkat Pelanggar HAM Jadi Anak Buah Prabowo
"Dalam negara hukum, keamanan manusia perlu menjadi perhatian untuk didahului dan dilindungi oleh aparat negara dari berbagai intimidasi dan kekerasan,” ucap Uli dalam diskusi publik dan launching buku Keamanan Manusia: Konsepsi, Implementasi, dan Perbandingan Negara Lain di Jakarta, Rabu (23/11).
Pada diskusi yang sama, dosen Universitas Paramadina Siskha Prabawaningtyas mengatakan kedaulatan negara bukan hanya hak, melainkan juga tentang kewajiban negara dalam melindungi keamanan manusianya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Singgung Pelanggaran HAM Berat dalam Tragedi Kanjuruhan
“Keamanan manusia dipengaruhi pemimpin di negaranya," ujarnya.
Oleh karena itu, Siskha mengajak masyarakat memilih pemimpin yang berpihak pada keamanan manusia.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Berjanji Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
"Di 2024 nanti, penting memilih pemimpin yang pro terhadap keamanan manusia,” ucapnya.
Koordinator Keamanan Dalam Negeri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rangga Jantan Warga Dalam menuturkan setiap individu harus dilindungi.
Menurut dia, keamanan manusia adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, perlindungan terhadap setiap individu tidak hanya soal keamanan, tetapi juga pangan dan kesehatan.
“Namun, tantangan konsep keamanan manusia di Indonesia adalah merumuskan tujuan dan indikator dalam kebijakanya seperti apa,” tuturnya.(mcr4/JPNN.com)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi