jpnn.com, JAKARTA - Berdasar data Densus 88 Antiteror, tidak kurang 38 WNI terlibat aksi teror bersama kelompok Maute yang sudah berbaiat kepada ISIS, yang saat ini menghadapi serbuan tentara Filipina di Kota Marawi.
Dari angka tersebut, mereka menduga masih tersisa 22 WNI yang berperang melawan militer Filipina di Marawi. Sedangkan sisanya meninggal dunia dan sebagian sudah berada di Indonesia.
BACA JUGA: Empat Kapal Perang dengan Senjata Lengkap Sudah di Perbatasan
Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, informasi yang dia terima empat WNI meninggal dunia dalam konflik di Marawi. Dia tidak merinci identitas empat WNI tersebut.
”Total ada 38 WNI. Terdiri atas 37 laki-laki dan satu perempuan. Kemudian yang diduga tewas empat orang,” jelas dia.
BACA JUGA: Ada 38 WNI Terlibat Konflik Marawi, Empat Sudah Mati
Sedangkan yang sudah kembali ke Indonesia enam WNI. Satu perempuan dan lima pria. Enam lainnya dideportasi oleh pemerintah Filipina.
Namun demikian, Setyo juga belum mengungkap identitas 12 WNI yang sudah berada di tanah air. Dia hanya memastikan bahwa mereka terlibat dalam gerakan yang digalang oleh Maute.
BACA JUGA: Serangan Udara Salah Sasaran, 11 Tentara Filipina Tewas
Meski sudah berada di Indonesia, Polri tidak lantas dapat menyeret mereka ke meja hijau. Sebab, mereka tidak melanggar undang-undang (UU).
”Karena pelanggarannya kan dilakukan di luar negeri,” ucap alumnus Akpol 1984 tersebut. ”Itu kelemahan UU terorisme,” tambahnya.
Meski begitu, sambung Setyo, instansinya tidak tinggal diam. Saat ini Densus 88 Antiteror tengah mendalami aktivitas 12 WNI tersebut.
Apabila terdata merupakan anggota sel, jaringan, atau kelompok teroris yang tengah dalam kejaran petugas, bukan tidak mungkin mereka dipidanakan.
”Kami akan sinkronkan (data). Kalau memang mereka ada kegiatan di Indonesia dan masuk profiling kami, bisa dipidanakan,” terang dia.
Untuk sementara, mereka bakal diawasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ”Supaya mereka bisa kembali. Tidak menjadi radikal,” jelas mantan kapolres Bogor itu.
Dia mengakui bahwa Polri tidak mungkin mengurus semua persoalan teroris. Perlu keterlibatan stakeholder lain.
Termasuk di antaranya BNPT. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi yang bakal membina 12 WNI tersebut.
Pendekatan dilakukan dengan beberapa teknik. ”Bisa di rumah kemudian disambangi. Ada juga yang di satu tempat (khusus),” ucap Setyo. Yang pasti, mereka mengupayakan agar 12 WNI itu tidak lagi radikal.
Disamping mengurus WNI yang sudah berada di Indonesia, Polri juga terus mengawasi wilayah perbatasan Indonesia – Filipina di Sulawesi Utara. Khususnya di pulau-pulau terluar.
Menurut Setyo, tidak kurang 119 personel dari Polda Sulawesi Utara sudah berada di tiga pulau terluar wilayah hukum mereka. Yakni Pulau Marore, Pulau Miangas, dan Pulau Nanusa.
”Itu adalah pulau terluar di Sulawesi Utara dan jarak terdekat dari Filipina Selatan,” jelasnya. Guna menambah kekuatan, 200 anggota Brimob Nusantara juga bakal mereka kerahkan. Bersama prajurit TNI yang sudah berada di sana, mereka terus melakukan patroli.
Langkah tersebut diambil oleh Polri lantaran ada potensi Maute masuk Indonesia. Mengingat militer Filipina terus menggempur basis mereka. Khususnya di Marawi. ”Kami cegah jangan sampai masuk Indonesia,” ucap Setyo.
Belum ada perintah menindak mereka secara tegas apabila kedapatan berupaya masuk wilayah NKRI. Yang pasti anggota Polri diperintahkan mengamankan mereka. ”Kalau mereka bawa senjata api kena UU darurat,” sambungnya.
Selain pengamanan di darat, pengamanan di wilayah peraiaran juga semakin ketat. Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonais Mozes Sipasulta mengungkapkan bahwa matra angkatan laut sudah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Indonesia – Filipina dengan sandi Operasi Benteng Tuna. ”Dan melaksanakan operasi sepanjang tahun dengan Operasi Komodo Jaya,” jelasnya.
Pria yang akrab dipanggil Gig itu pun menerangkan, prajurit TNI AL menjalankan tugas sesuai tugas dan fungsinya. Yakni menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai hukum internasional.
Tugas tersebut mereka lakukan sambil mengawasi kondisi di Marawi. ”Mengantisipasi kondisi yang berkembang saat ini di Filipina dengan menggunakan unsur gelar,” kata dia.
Pada kesempatan berbeda, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) menjawab tudingan soal adanya pegawai GMF yang terlibat aksi terorisme di Filipina.
VP Corporate Secretary GMF M Arif Faisal menuturkan, salah seorang DPO Phillipine National Police (PNP) atas nama Yoki Pratama Windyarto bukan merupakan karyawan GMF.
”Yang bersangkutan memang pernah menjadi pegawai kontrak kami. Tapi sudah tidak lagi,” ujarnya.
Yoki menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di GMF pada 26 Desember 2016. Dia masuk melalui proses recruitment sesuai prosedur yang ada. Mulai dari psikotes, interview user, test kesehatan hingga security clearence dan pantukhir.
Usai diterima, Yoki ditempatkan dalam program On Job Training di unit Engine Maintenance sebagai Trainee for Senior Engine/APU Maintenance Engineer. Dalam kesehariannya, Arif mengaku tak ada keganjilan dalam perilaku Yoki. Dia bahkan berperilaku cukup baik.
Hingga akhirnya, Yoki tiba-tiba tidak bekerja. Bahkan, tidak bisa dihubungi hingga lima hari. Merespon hal ini, pihak GMF akhirnya resmi mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap yang bersangkutan tanggal 4 April 2017.
”Sejak 27 Februari 2017 sudah tidak aktif lagi. Ia tidak masuk kantor dan tidak pernah lagi dapat dihubungi. Sehingga sesuai prosedur maka kita akhiri kontraknya,” ungkapnya.
Kendati begitu, pihaknya membuka diri dan akan kooperatif untuk mendukung pihak-pihak berwenang melakukan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan. (and/mia/syn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 7 WNI Gabung Maute Sebelumnya Latihan Militer di Mindanao
Redaktur & Reporter : Soetomo