jpnn.com - jpnn.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan jajarannya di transportasi laut untuk lebih meningkatkan percepatan pemeriksaan kecelakaan kapal.
"Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang harus segera ditangani, sehingga diperlukan keseriusan dalam menanganinya mulai dari proses penyelesaiannya," ujar Budi dalam siaran persnya, Jumat (17/2).
BACA JUGA: Kemenhub Kembali Sediakan Angkutan Motor Gratis
Perintah Menteri Perhubungan tersebut dituangkan dalam Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 5 Tahun 2017, tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
Instruksi tersebut memerinci langkah-langkah proses percepatan penyelesaian kecelakaan kapal oleh unit kerja terkait.
BACA JUGA: Dana APBN Terbatas, Menhub Minta Swasta Dilibatkan
“Pasca kejadian kecelakaan kapal, saya minta kepada Ketua Mahkamah Pelayaran untuk segera membentuk Majelis Hakim yang bertugas memeriksa perkara kecelakaan kapal, melaksanakan pemeriksaan lanjut kecelakaan kapal dan menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta menyampaikan rekomendasinya kepada Menhub,” ujar Budi.
Budi juga memerintahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono, untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi instruksi tersebut.
BACA JUGA: Menhub: Lebih Baik Hanya Punya 50 Program Efektif
Dalam Instruksi tersebut, Syahbandar diwajibkan untuk segera melaporkan setiap kejadian kecelakaan kapal kepada Dirjen Hubla selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.
Di samping itu, para Syahbandar juga harus melakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP), paling lambat tujuh hari kerja.
Serta menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut paling lambat 21 hari, sejak diterimanya laporan kecelakaan kapal kepada Mahkamah Pelayaran.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BMKG Diminta Kerja sama Tingkatkan Keandalan Info Cuaca
Redaktur & Reporter : Yessy