jpnn.com - JAKARTA – Anggota DPR RI Daniel Johan mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan hasil survei sebagai basis penilaian kinerja para menteri. Jika hasil survei menjadi rujukan kinerja para menteri, hal tersebut bisa menyesatkan.
“Menjelang reshuffle, ini masukan ke pemerintah. Jangan ukur kinerja menteri melalui polling atau survei. Ini sangat menyesatkan," tegas Daniel Johan dalam diskusi “Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jilid II”, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
BACA JUGA: Menteri Yuddy Klaim Jokowi Sukses Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kalau ada di antara lembaga survei ingin mengukur kinerja menteri hendaknya dilakukan untuk sektoral. Misalnya, kata dia, kalau ingin mengukur kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, coba ukur manfaat kinerjanya untuk nelayan, pasti beda hasilnya.
“Mayoritas nelayan bisa saja tak suka ke Bu Susi,” ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini.
BACA JUGA: KontraS Gelar Perkara Kasus Kriminalisasi Masyarakat
Demikian juga halnya dengan kinerja Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut anggota Komisi IV DPR ini, mestinya diukur antara lain sejauhmana Kementerian ESDM berhasil memperkecil kekuasaan asing terhadap ESDM.
“Jangan sebaliknya dinilai berhasil kalau kontrak PT Freeport Indonesia diperpanjang,” tegasnya.
BACA JUGA: Kapolri: Anda Bilang Tahanan Politik, Kalau Saya Sih Bilang Tahanan Kriminal
Parameter yang sama juga harus diberlakukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Sejauhmana saham-saham asing di BUMN bisa diperkecil porsinya agar BUMN ini kembali menjadi milik negara," ujarnya.
Tapi dalam banyak kasus kata Djohan, lembaga survei memang mengelak memberlakukan alat ukur yang objektif karena takut hasil surveinya tidak ngetop.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Pelindo II Tuding Lino Biarkan Indonesia Rugi Dua Kali
Redaktur : Tim Redaksi