Menjaga Nafas Demokrasi

Jumat, 19 September 2014 – 09:57 WIB
Sekjen Partai De­mokrat Edhie Baskoro Yudho­yono. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - AWALNYA Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tapi akhirnya ‘banting stir’.

Kini satu barisan dengan partai pendukung Jokowi-JK yang memperjuangkan pemilihan langsung.

BACA JUGA: Tidak Menyesal Dukung Jokowi-JK

“Pak SBY dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin republik ini. Mekanisme ini merupakan produk demokrasi yang positif, harus kita dukung dan terus kita perbaiki,’’ tegas Sekjen Partai De­mokrat Edhie Baskoro Yudho­yono, dalam emailnya kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN), Rabu (17/9).

Berikut kutipan selengkapnya;

BACA JUGA: Tak Mungkin Ramping

Apa yang mendasari peruba­han sikap Demokrat?

Kami melihat secara jernih, berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan demokrasi di Indonesia.

BACA JUGA: Bupati/Wali Kota Dipilih DPRD, Gubernur Tetap Langsung

Saya mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia. Mari kita berpikir jernih, melangkah ke de­pan, serta bersama-sama memba­ngun tekad untuk memperbaiki dan penyempurnaan sistem de­mo­krasi kita.

Apa ada faktor eksternal yang mendorong perubahan sikap Demokrat?

Partai Demokrat setuju Pilkada langsung dipertahankan, karena sejalan dengan aspirasi masyara­kat. Kami mencermati aspirasi yang berkembang, dan menyepa­kati bahwa hak politik warga ne­gara tidak boleh dipangkas. De­mokrat akan terus berada di de­pan untuk mengawal demokrasi berjalan di jalur yang benar.

Apa sikap Demokrat mendu­kung pilkada langsung memi­liki kaitan dengan keterpilihan SBY sebagai Presiden yang dipilih langsung?

Pak SBY dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin republik ini. Mekanisme ini merupakan pro­duk demokrasi yang positif, harus kita dukung dan terus kita perbaiki.

Sebagai partai yang lahir dari roh demokrasi, kami akan men­jaga demokrasi agar tetap berada di jalur yang benar. Sesuai dasar negara kita.

Pak SBY juga pernah berpen­dapat, sistem Pilkada langsung se­jalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Ada benang merah antara Pilkada langsung dan sistem presidensial yang tengah beliau jalankan.

Selain menumbuhkan parti­sipasi rakyat, Pilkada lang­sung membawa sejumlah dam­pak negatif, apa sikap Demokrat?

Kami mendukung pelaksanaan Pilkada langsung dengan sejum­lah catatan. Demokrat berpandangan, perlu diletakkan rambu-rambu untuk mencegah dampak negatif dari mekanisme tersebut. Perbaikan-perbaikan pasal dalam RUU Pilkada harus dilakukan secara rinci agar tidak merusak nafas demokrasi.

Jika RUU Pilkada di DPR dilakukan voting, apa  Demo­krat tetap mendukung pemili­han langsung?

Sikap kami tetap sama, selama syarat tadi terpenuhi. Diletakkan rambu-rambu untuk mencegah dampak negatif dari mekanisme Pilkada langsung.

Pada prinsipnya Demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang. Jangan sampai mengalami kemunduran. Partai Demokrat setuju jika pemilu se­ca­ra langsung tetap dipertahan­kan karena sejalan dengan aspi­rasi masyarakat.

Tapi RUU Pilkada masih jadi polemik, apa instruksi dari partai?

Terkait polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi.

Apa itu?

Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspi­rasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas.

Tapi banyak kalangan me­nye­butkan pilkada langsung banyak kelemahan, ini bagai­mana?

Itu dia, kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi.

Pasal mana saja yang perlu diperbaiki?

Partai Demokrat memandang perlu perbaikan-perbaikan secara terinci terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ekses terhadap Pilkada langsung ter­sebut.  ***

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mereka Ingin ke Jokowi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler